JAMBI – Berdasarkan data yang di dapat dari alat AQMS Kota Jambi, dalam sepekan terakhir ini kualitas udara khususnya di Kota Jambi kian parah atau termasuk dalam kategori tidak sehat.
Hal ini disebabkan makin tebalnya debu dan kabut asap yang berasal dari bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terjadi di sejumlah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
Selain menganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah, bencana rutin kabut asap inipun sangat berdampak pada kesehatan masyarakat khususnya anak anak di Provinsi Jambi.
Salah satu warga kota Jambi, Zulfikar mengatakan bahwa bencana kabut asap ini menjadi momok paling menakutkan di tengah masyarakat.
“Tolonglah kepada pemerintah daerah agar ada pemberitahuan atau pengumuman ke masyarakat terkait kualitas udara di Jambi. Ini menurut saya sangat penting,” ungkap Zulfikar, Rabu pagi (18/09/2019) dikawasan Kotabaru, Kota Jambi.
Tak hanya masyarakat, Dewan DPRD Provinsi Jambi pun menyoroti masalah lambannya upaya pemerintah daerah dalam menangani Karhutla yang terjadi Jambi.
“Pemerintah Provinsi Jambi harusnya bertindak cepat dalam mengatasi kabut asap ini, jangan hanya diam dan sibuk acara ke Jakarta terus,” ucap Juwanda Anggota DPRD Provinsi Jambi di ruang fraksi PPP, Rabu siang (18/09/2019).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga meminta dengan tegas kepada Gubernur Jambi agar bisa cepat mengambil sikap dalam menindak para SKPD lingkup Pemprov Jambi yang lamban bekerja.
“Harusnya gubernur menindak tegas para anak buahnya (SKPD) yang kami nilai sangat lambat bekerja seperti Dinas Lingkungan Hidup, dan PU yang tidak hadir dalam hearing pembahasan atasi kabut asap yang melanda Jambi hingga saat ini,” tegas Juwanda.
Hal senada juga disampaikan Khamaludin Havis. Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD Provinsi Jambi ini meragukan data yang ada di SKPD saat hearing pembahasan Karhutla bersama dewan pada di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Rabu pagi (18/09/2019).
“Saya mengajak para dewan untuk turun kelapangan, mari kita buktikan data yang disampaikan OPD apakah sesuai apa tidak dengan yang ada di lapangan,” ucapnya.
Kedepan, Havis menyarankan agar seluruh lahan gambut bisa dialih fungsikan kembali.
“Menurut saya, agar tak ada lagi bencana kabut asap di jambi, alangkah baiknya seluruh lahan gambut tidak boleh lagi digunakan untuk perkebunan kelapa sawit seperti dulu,” tuturnya.
(Wandi)