JAMBI – Masyarakat Jambi menyambut baik keputusan dewan terkait akan diperjuangkannya pembangunan stasiun kereta api Jambi-Palembang yang sempat tertunda atau terhenti.
Warga berasumsi, dengan adanya stasiun kereta api di Jambi secara tidak langsung selain sebagai kemajuan daerah juga bisa mendongkrak perekonomian masyarakat.
“Kami sangat mendukung penuh seluruh anggota DPRD provinsi jambi dalam memperjuangkan kembali pembangunan stasiun kereta api di Jambi,” ungkap Ani salah satu warga Kota Jambi kepada Dinamikajambi.com, Kamis (19/09/2019).
Hal senada juga disampaikan Junaidi. Warga Muarojambi ini meminta kepada baik pemerintah daerah maupun pusat harus mau mendengarkan aspirasi masyarakat rakyat jambi. Karena, warga Jambi telah lama menunggu realisasi pembangunan rel kereta api Jambi-Palembang tersebut.
“Pemerintah daerah harus bersinergi bersama dewan untuk memperjuangkan kembali pembangunan stasiun kereta api yang sempat di wacanakan akan dibangun pada 2017 lalu oleh presiden Jokowi,” ucap Junaidi dengan penuh harapan.
Junaidi mengungkapkan bahwa siapa lagi kalau bukan anggota dewan yang menjadi perpanjangan lidah dan wadah masyarakat untuk menyalurkan aspirasi.
“Kami akan menunggu realisasi pembangunan rel kereta api seperti yang disampaikan anggota dewan provinsi beberapa waktu lalu. Mudah mudahan tidak hanya omong belaka,” tegas Junaidi.
Sebelumnya Ivan Wirata, Anggota DPRD Provinsi Jambi dari fraksi Golkar mengungkapkan bahwa dewan akan menyurati Pemerintah Pusat agar pembangunan rel kereta api yang sempat tertunda 2017 lalu bisa direalisasikan kembali.
”Saya, atas nama anggota DPRD Provinsi Jambi akan memperjuangkan pembangunan rel kereta api Jambi-Palembang yang sempat tertunda,” ungkap Ivan Wirata kepada Dinamikajambi.com di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (16/09/2019) siang sekitar pukul 11.30 Wib.
Seperti yang diketahui, keputusan menunda pembangunan rel kereta api Jambi-Palembang tersebut diambil Presiden Jokowi dari hasil evaluasi dalam rapat terbatas. Dalam rapat itu, Menteri Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah memutuskan untuk mencoret 14 proyek dari daftar PSN pada 2017 lalu.
(Wandi)