JAKARTA – Indonesia memiliki cita-cita untuk bisa menjadi negara maju di 2035. Hal ini yang juga menjadi alasan Presiden Joko Widodo menggenjot pembangunan infrastruktur di masa kepemimpinannya selama ini.
Pengamat Ekonomi Syarkawi Rauf mengakui jika selama kepemimpinan Jokowi, anggaran pembangunan infrastruktur membengkak. Namun hal itu dikatakan sudah benar, karena daya saing infrastruktur ini merupakan modal awal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju.
“Kalau bicara sampai kapan pembangunan infrastruktur besar-besaran ini akan berakhir, tidak boleh ada akhirnya, terus bangun. Karena ekonomi tumbuh, kebutuhan infrastruktur juga akan terus berkembang,” jelas dia di Kahmi Centre, Jakarta, Kamis (14/2/2019).
Dia mencontohkan seperti yang terjadi pada Jepang. Pada 2013, Jepang memiliki pemimpin baru yaitu Sinzo Abe. Saat itu Jepang tengah mengalami perlambatan ekonomi. Padahal Jepang sudah menjadi salah satu negara maju di dunia ini. Berbagai infrastruktur memadai juga sudah tersedia di Jepang.
Namun saat Abe memimpin, dirinya membuat kebijakan dengan kembali membangun infrastruktur besar besaran hingga dinamakan pembangunan infrastruktur generasi kedua. Hasilnya ekonomi Jepang kembali positif.
Di sisi lain, Syarkawi dilansir Liputan6.com juga melihat seiring sebuah negara memiliki pertumbuhan ekonomi yang terus membaik, kebutuhan akan infrastruktur yang lebih modern selalu dibutuhkan.
“Soal kereta misalnya, dulu kereta kecepatan 90 km per jam, sekarang ada kereta cepat, makanya dibangun lagi. Jadi pembangunan infrastruktur ini tidak ada ujungnya,” katanya.
Pembangunan Infrastruktur seperti jalan dirasa penting untuk mengurangi biaya logistik. Syarkawi mengatakan, ongkos logistik RI masih berada di kisaran 25 persen dari PDB. Alhasil, Indonesia perlu melanjutkan pembangunan infrastruktur agar dapat berkompetisi dengan negara lain.
“Tidak mungkin bersaing dengan Singapura, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan Vietnam (tanpa infrastruktur),” katanya.