BERITA JAMBI – Ribuan warga Sridadi Kabupaten Batanghari turun ke jalan gelar aksi demo, minta penertiban jam operasional angkutan batubara. Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jambi, Sapuan Ansori angkat bicara.
Seperti diketahui, pada Senin (06/06/2022) pagi, ribuan masyarakat padati Jl Lintas Sumatera tersebut. Tak tanggung-tanggung, warga juga sempat blokir jalan, minta Pemprov tegaskan penerapan aturan jam operasional angkutan batubara.
Tanggapi hal tersebut, aksi warga sridadi demo batubara merupakan murni keluhan warga. Di mana, angkutan batubara belakangan ini akibatkan kemacetan parah di beberapa titik.
“Kita tidak menyalahkan aksi yang dilaksanakan oleh masyarakat, karena memang daerah itu central, jalan lintas,” ungkapnya, melalui telepon seluler.
Solusi
Di samping itu, sambungnya, Ia juga menegaskan ribuan supir menggantungkan hidupnya pada angkutan batubara. Maka, polemik dari persoalan tersebut, dibutuhkan solusi yang tak mengorbankan salah satu pihak manapun.
“Pertama, batubara adalah objek vital investasi negara. Kedua, jalan tersebut berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Selanjutnya, ada 7000 orang supir menggantungkan hidup di angkutan batubara,” jelasnya.
Baca Juga : 10 Konglomerat Sawit Terkaya di Indonesia
Tak ayal, Politisi Partai NasDem ini meminta Pemerintah Provinsi Jambi, untuk lakukan percepatan pembangunan jalur khusus yang saat ini sedang berjalan. Di mana, bebernya, jalur khusus tersebut di mulai dari Desa Ampelu menuju Kilangan, Kabupaten Batanghari.
“Dari Ampelu ke Kilangan, sehingga nanti tidak melewati Bulian dan Tembesi lagi,” tegasnya.
Jalur Khusus Berbayar
Dengan adanya pembangunan jalur khusus, yang menggunakan APBD Kabupaten Batanghari dan APBD Provinsi Jambi, angkutan batubara ke depannya tak lagi melintasi Muara Tembesi dan Muara Bulian. Yang mana, kedua titik tersebut belakangan ini marak dengan kemacetan parah.
Dengan demikian, jalur khusus tersebut bakal dilakukan sistem berbayar. Sehingga, melalui sistem retribusi akan menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sistemnya berbayar, karena nanti akan masuk ke PAD Kabupaten Batanghari dan Provinsi Jambi. Jadi, ini berupa sharing profit,” tukasnya.
“Akan terus menjadi konflik sosial. Hari ini masyarakat demo, besok ada potensi supir lagi yang demo. Jadi, harus ada solusi, jalan khusus tadi.” timpalnya. (Rpa)