VIRAL – Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono, menduga Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di biayai pejabat Papua. Baik pejabat di tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten.
Pernyataan Anggota DPR RI Dave, bahwa KKB di biayai pejabat Papua di sampaikan dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pekan lalu.
Baca juga : Ketua KPK Beri Tips Anti Korupsi pada DPRD Se-Provinsi Jambi
Dave menyebut gerakan teroris KKB yang meneror guru, tenaga kesehatan dan masyarakat umum di biayai oleh pejabat tinggi di Bumi Cenderawasih.
Politikus Partai Golkar itu menyebut dana yang di gelontorkan penjabat Papua, di pakai untuk operasional dan pelatihan anggota KKB menjadi teroris.
“Laporan yang masuk di komisi, banyak pejabat tinggi Papua di tingkat I dan tingkat II membiayai gerakan teroris dengan memberikan senjata, uang, dan mencari pelatih untuk melatih personel,” kata Dave.
Dave enggan membongkar identitas pejabat tinggi di Papua, yang membiayai gerakan KKB.
“Diduga banyak pejabat daerah di Papua masih turut bermain, siapa dan apa jabatan mereka. Itu tugas aparat keamanan untuk membukanya,” ucapnya.
Motif Pejabat Papua Biayai KKB
Dave membeberkan motif KKB di biayai pejabat Papua. Menurutnya, pejabat biaya KKB, dengan berbagai alasan.
Para pejabat itu punya kepentingan, untuk mengamankan kebijakannya. Sehingga perlu merangkul KKB.
Pejabat yang memberikan bantuan, kemungkinan besar tidak akan di ganggu KKB. Sehingga program dan kebijakannya, dapat berjalan tanpa gangguan keamanan.
Berita lain : Berdiri 1960, Aktivis Merangin Heran, Bank Jambi Masih Bergantung APBD
Dave meminta Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, dan TNI memantau dan mengumpulkan data serta bukti dugaan keterlibatan pejabat Papua dalam gerakan KKB.
Kalau sudah di temukan bukti, Dave meminta agar pelaku segera di proses secara hukum.
Dave juga meminta BIN, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendeteksi aliran dana, yang membiayai aktivitas gerakan teroris KKB di Papua.
Sumber : Pojoksatu.id