Tolak Revisi UU Lalulintas, Ini Kata Warga Merangin

MERANGIN – Pasca wacana akan di revisinya undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan yang mengamodir kendaraan roda dua sebagai trasportasi angkutan umum oleh DPR RI, perlu ada kajian mendalam,karena proses revisi tersebut memerlukan waktu yang lama.

Dampak revisi udang-udang nomor 22 tahun 2009 tersebutpun menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, dimana masyarakat menilai jika undang 22 tahun 2009 akan di revisi akan bedampak luas di kalangan masyarakat.

Sebab jika undang-undang tersebut di ambil alih oleh Kementrian Perhubungan, tidak menutup kemungkinan seluruh data kendaraan yang sudah di kelola oleh kepolisian lalu lintas, khusunya yang menjalankan undang-undang tersebut akan berdampak buruk, sebab pihak Kementrian belum mempunyai seluruh data kendaraan yang sudah beredar di seluruh Indonesia.

Menyikapi hal tersebut,masyakat Kabupaten Merangin Apriyanto,sangat menyangkan sikap DPR RI untuk melakukan revisi udang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas.

“Jika udang-undang tersebut betul di revisi, maka berapa ribu data kendaraan yang hilang di kepolisian, sebab yang selama ini menjalankan undang-undang tersebut adalah kepolisian,maka sangat berat jika kementrian perhubungan bisa mendata dari awal kendaraan yang ada di Indonesia ini dengan peralatan yang belum memadai,” jelas Aprianto.

Aprianto menambahkan, tak hanya data kendaraan, jika undang-undang tersebut di revisi, maka seluruh kegiatan yang meyangkut lalu lintas, seperti pembuatan SIM, pembuatan STNK dan lain-lain otomatis menjadi kewenangan perhungan, jadi apa fungsinya kepolisian jika undang-undang tersebut di ambil alih kementrain perhungan,”tambahnya.

Hal senada juga di utarakan oleh Rhomadan mantan aktifis Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bangko, dirinya mengatakan jika sebaiknya pihak DPR RI harus melihat dampak atas revisi udang-undang nomor 22 tahun 2009.

“Kaji dulu sebelum merevisi, jika memang undang-undang nomor 22 tahun 2009 memang direvisi, maka secara tidak langsung masyarakat akan merasakan dampaknya, dan apakah kementrian perhubungan sudah siap apa belum untuk menjalankan semua itu,” tutur Rhomadan.

Pada dasarnya, Rhomadan selaku aktifis sangat menyangkan jika memang revisi tersebut akan memang terjadi dilaksanakan.

“Saya menolak keras jika undang-undang nomor 22 tahun 2009 di ambil alih kementrian perhungan, jika alasanya untuk menertibkan ojek online pemerintahkan bisa menerbitkan dengan Peraturan Presiden tanpa merevisi undang-undang tersebut,” tutupnya.

(Cra)