JAMBI – Efesiensi sepihak, tanpa pengawasan DPRD Merangin, Pemkab Merangin jadi sorotan. Parahnya, Merangin tak lapor ke Gubernur Jambi.
Hal ini disampaikan Gubernur Jambi, Al Haris usai menyerahkan 1.265 SK PPPK Pemprov Jambi di Kantor Gubernur Jambi, Telanaipura, Kota Jambi. Haris memahami kondisi kabupaten yang dipimpinnya 2 periode itu.
“Saya kemaren tanya, kan mereka itu belum clear . Semestinya Pemda (Merangin,red) harus cepat. Masa sampai sekarang, efesiensi itu belum selesai,” katanya pada DinamikaJambi.com, Jumat (2/5/2025).
Rupanya, efesiensi anggaran itu tak hanya tidak disampaikan DPRD Merangin sebagai pengawasan, Pemkab juga tidak menyampaikan ke Gubernur Jambi. Padahal, kata Haris, Pemkab dan Pemkot sudah menyampaikan.
“Saya belum baca. Semua laporan efesiensi masuk ke saya, ini (Merangin,red) tidak masuk ke saya. Ternyata tidak masuk ke saya, Merangin belum masuk itu,” katanya.
Perubahan anggaran berlabel efesiensi sendiri, membuat DPRD Merangin meradang. Parahnya, Pemkab Merangin mengabaikan 3 kali surat untuk pembahasan anggaran dari DPRD Merangin.
Dewan lantas mendatangi Kemendagri RI hingga Bakeuda Provinsi. Perselisihan ini bahkan makin jadi, lantaran soal AC di ruang pimpinan DPRD sampai mati setelah banyak pemangkasan anggaran.
“Saya berharap ini dipercepat efesiensi itu. Sepanjang tidak ada uang untuk membayar, ya pihak-pihak selama ini terkait, tidak berani ambil keputusan. Makanya perlu duduk bersama. TAPD Merangin dengan Sekwan. Itu intinya,” tutup Gubernur.
Sementara itu, Ketua DPRD, Wakil Ketua I dan II berikut Banggar DPRD Merangin mendatangi Bakeuda Provinsi Jambi. Seperti halnya arahan Kemendagri, Bakeuda disebut meminta efesiensi sesuai instruksi Presiden RI, Prabowo Subianto.
“Yang bisa di efesiensi itu misalkan makan minum, SPPD, ATK dan lainnya. Kalau fisik, yang sudah disepakati bersama, tidak boleh berubah,” tegas Fahmi, Wakil Ketua II DPRD Merangin.
Sementara itu melansir Jurnalone.com, Bupati Merangin M Syukur, Sekda Fajarman beserta Kaban Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Mashuri memilih bungkam saat dikonfirmasi terkait mengapa tidak melibatkan pihak DPRD pada efesiensi anggaran daerah tahun 2025, Kamis (01/05/2025).