MERANGIN – Efesiensi anggaran tak libatkan dewan menuai gejolak. Setelah Wakil Ketua I dan II, giliran Ketua DPRD Merangin angkat bicara.
Pada media ini, M Rivaldi, Ketua DPRD Merangin mengutarakan kekecewaan sebagaimana yang disampaikan pimpinan dewan lain. Tegasnya, fungsi dewan menjalankan amanah Undang-undang terkait budgeting dan pengawasan kebijakan tak berjalan sebagaimana mestinya.
Ia mengakui, DPRD Merangin telah menyurati Pemkab Merangin terkait efesiensi anggaran untuk kemudian dibahas bersama.
“Kalau efesiensi, efesiensi yang mana saja, apa saja. Kita bahas bersama. Apakah sesuai dengan arahan pemerintah pusat,” bilangnya.
Pemerintah harus menyampaikan pergeseran anggaran jika memang dilakukan. Apakah sesuai dengan program pemerintah pusat, atau tidak.
“Kita perlu tau, apakah sesuai edaran pusat? Atau edaran bupati? Kalau bertolak belakang, kan kita bingung,” katanya.
Dengan begitu, sambung Rival, keterbukaan ini akan diketahui masyarakat. Dimana masyarakat harus tahu pengunaan anggaran tersebut.
“Kan masyarakat harus tau masalah anggaran. Masyarakat juga tidak mau beli kucing dalam karung,” ketusnya.
3 kali surati Pemkab Merangin, namun tak ada pembahasan bersama terkait efesiensi anggaran, politisi PAN ini mengapresiasi TAPD yang hari ini, Rabu (30/4/2025) ikut ke kementrian untuk konsultasi.
“Alhamdulillah TAPD mau ke Jakarta, sama-sama mendengar, tidak saling menyalahkan. Karena wakil rakyat dan pemerintah harus satu jalan. Kalau tidak sejalan, roda pembangunan terhambat, masyarakat jadi korban,” tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua I DPRD Merangin, Ahmad Fahmi menyoroti kebijakan Pemkab Merangin yang melakukan efesiensi tanpa melibatkan dewan. Setelahnya, Wakil Ketua II, Herman Effendi bersuara.
“Kami mau jawab apa jika masyarakat mempertanyakan kebijakan anggaran, pemangkasan anggaran sedangkan kami (dewan,red) tidak dilibatkan,” ujar Fendi kesal.
Hari ini, pimpinan DPRD Merangin ramai-ramai mendatangi Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri untuk konsultasi dan koordinasi bersama TAPD.