BERITA MERANGIN – Seleksi PPPK 2024 bergejolak, mengingatkan kembali kasus PPPK Guru yang sempat memeriksa Sekda, Kepala BKD dan sampai ke kementrian terkait. Akhir kasus PPPK guru di Merangin 2023, menyalahkan sistem?
Kapolres Merangin, AKBP. Ruri Roberto. SH. S.IK., M.M. M.tr. SOU pada sejumlah wartawan mengatakan kasus yang telah ditindaklanjuti hingga KemenPAN dan Kemendikbud itu, telah melalui proses pemeriksaan saksi ahli.
“Kita sudah melakukan pemeriksaan saksi ahli. Saksi ahli diperiksa, menyatakan belum ada pelanggaran yang terjadi,” katanya pekan ini.
“Dari pemberitaan itu ada 10 orang, dia dari administrasinya, tapi dari sistem, sistemnya, dia menerima. Saya contohnya, ketika belum memenuhi kriteria, tapi masukan ke sistem, operatornya ya, dinyatakan saksi ahli, sistemnya itu pak,” kata Ruri.
Lolosnya para honorer yang sebelumnya tercatat di Samsat, Satpol PP bahkan kepala dusun itu kata Ruri, lantaran sistem.
“Jadi sistem itu menerima orang-orang itu, sehingga bisa lolos. Jadi kita harus memeriksa saksi ahli, begitu saksi ahli, ini bisa pak.
Lantas, bagaimana dengan rekomendasi BKN yang disebut-sebut merekomendasikan 9 nama diduga telah menyalahi prosedur?
Baca Juga : Polisi Sambangi KemenPAN RB, Bakal Ada Tersangka PPPK Guru di Merangin?
Kapolres menyatakan, prosedur itu ada yang bersifat pidana, ada yang bersifat administratif.
“Tidak semua yang menyalahkan prosedur itu pidana. Sifatnya ada administrasi yang harus diperbaiki,” kata kapolres menyamakan dengan temuan bpk yang dapat diperbaiki.
Dugaan Pemalsuan
Bagaimana dengan dugaan pemalsuan data? Pasalnya, 10 nama yang dilaporkan ormas itu terdata sebagai honorer Samsat, Satpol PP, bahkan ada yang kepala dusun.
“Pemalsuan dokumen itu seperti apa? Jadi kami melakukan pemeriksaan itu di systemnya. Kenapa ini bisa lolos? Seperti tembok, kalau system ini menyatakan bisa, bisa masuk, jadilah produk ini. Pertanyaannya, kenapa ini bisa masuk? Inilah yang kami periksa, dia itu saksi ahli,” kata kapolres.
Baca Juga : 2 Kali Sekda Merangin Dipanggil Polisi Terkait PPPK Guru
Sebelumnya, Sebelumnya DPD Ormas Pekat-Ib Merangin melaporkan dugaan manipulasi data dan gratifikasi penerimaan PPPK guru pada 8 Januari 2024 lalu ke Polres Merangin.
Sedikitnya 10 orang PPPK guru yang lulus dari 1063 terindikasi curang dilaporkan itu telah berulang kali dipanggil untuk diperiksa dan diminta keterangan.
10 honorer terduga curang itu bekerja di kantor bupati, Samsat, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Perangkat Desa.
Polres Merangin sendiri sudah memeriksa kepala sekolah terkait, asal para honorer itu mendaftar. Kemudian ketua Panselda Sekda Merangin, Kepala BKD, Kepala Dinas Pendidikan serta beberapa orang kepala sekolah juga telah di periksa polisi.