BERITA JAMBI – Terkait rencana pemerintah membangun jalur khusus angkutan batubara di Jambi, tampaknya terus bergulir. Lalu bagaimana perkembangannya saat ini?
Sebagaimana di ketahui, belakangan ini polemik angkutan batubara di Jambi santer di bicarakan. Mulai dari persoalan jam operasional, hingga pelanggaran tonase.
Baca juga : Lagi, Kecelakaan di Muaro Jambi, Mahasiswi UIN Meninggal di Tempat
Bahkan, belum lama ini mengundang aksi dari Mahasiswa Jambi, yang meminta adanya jalur khusus.
Pun demikian, guna menghindari kemacetan hingga tingginya lalu lintas, pemerintah berencana akan membangun jalur khusus batubara di Jambi.
Menanggapi itu, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Ahmad Fauzi Anshori saat di konfirmasi Dinamikajambi.com, Kamis (11/11/2021).
Fauzi menuturkan, proses tersebut mulai menemukan titik terang.
Bilangnya, dari informasi terbaru, Pemerintah Provinsi Jambi saat ini sedang mendorong beberapa investor, guna merealisasikan jalur khusus tersebut.
“Informasi yang kita peroleh, dari Pemerintah Daerah. Saat ini, sudah ada 2 perusahaan yang memenangkan tender, senilai 3 triliun. Nah, rencananya jalan darat, sepanjang 140 kilometer,” ungkap Fauzi Anshori.
Minta Pemerintah Dorong
Lebih lanjut, mantan Kepala BAPPEDA Provinsi Jambi ini menambahkan, agar kordinasi Pemerintah beserta Investor terus di gencarkan.
Apalagi, bilangnya, selama ini lintasan angkutan batubara dominan melewati 4 Kabupaten/Kota. Di antaranya, Kabupaten Sarolangun, Batanghari, Muaro Jambi dan Kota Jambi.
“Ini investor, bukan pengusaha tambang. Nah, saya kira sinergitas perlu di bangun. Baik itu, antara kuasa tambang batubara, investor dan Pemerintah Daerah,” tambahnya.
Terakhir, Politisi Partai Demokrat ini beranggapan, saat ini kapasitas jalan Provinsi Jambi tidak lagi mampu menampung arus lalu lintas.
Lihat juga video : Saling Lempar Gas Air Mata, Demo di Jambi Ricuh
Lagi-lagi, Ia berpesan agar Pemerintah mengawal dan mendorong, rencana pembangunan jalur khusus tersebut.
“Volume kendaraan dan kapasitas jalan, saat ini tidak seimbang lagi. Kemudian, dengan kepadatan lalu lintas, dan kendaraan besar lalu lalang. Saya kira, persoalan ini harus segera di urai, dan pemerintah daerah harus mendorong ini.” tutupnya. (Ren)