Sengketa Jual Beli Tanah, Warga Minta Kejelasan Dari BPN Tanjabtim

BERITA JAMBI – Terlibat sengketa jual beli tanah, yang terjadi Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Inisial IR, warga Kota Jambi datangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Jabung Timur, minta kejelasan soal penerbitan sertifikat.

Sengketa jual beli tanah ini, bermula saat proses jual beli tanah seluas, yang semula berada dalam kepemilikan inisial IR. Kemudian, dengan mengantongi Surat Sporadik, Ia menjual tanah seluas 17 Hektar yang berada di Sungai Lado, Sabak Barat ke inisial SL. Yang juga merupakan warga Kota Jambi.

Baca juga : Dulu Cuma Jadi Tukang Pasang Bendera, Eh Kini Jadi Anggota Dewan di Jambi

Dalam perjanjian jual beli, tanah tersebut dijual IR ke SL senilai 4,2 Miliar. Akan tetapi, dua tahun perjalanannya. Pembayaran 17 Ha tanah tersebut belum sepenuhnya di bayar, dengan alasan belum terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM).

Namun, seiring berjalannya waktu, SL malah malah melaporkan IR atas upaya penipuan dan penggelapan. Di mana, hal itu diduga terjadi karena belum di serahkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada SL.

Sementara, dari penuturan IR, sejauh ini proses pengukuran di BPN telah berjalan. Namun belum menemukan titik terang. Padahal, Ia juga mengakui, seluruh berkas administrasi telah di serahkan ke BPN Tanjung Jabung Timur.

“Yang 17 hektar ini, sebenarnya aman-aman saja tidak ada masalah. Sudah kita ajukan, dan kita tunggu-tunggu belum ada. Kita juga meminta berita acaranya, belum juga. Sampai-sampai, yang buat saya tidak tenang, si pembeli ini melaporkan saya ke Polda. Dengan tuduhan, penipuan dan penggelapan,” ungkap IR, Kamis (28/10/2021).

Selanjutnya, dari laporan tersebut telah beberapa kali melewati proses mediasi. Namun, lagi-lagi belum menemukan titik terang.

“Saya datangi kantornya, saya tanya apa yang saya tipu dan saya gelapkan. Objek saya ada, yang ngukur juga dari BPN, kok saya di laporkan,” tambahnya.

Sudah Dijadwalkan Pertemuan di Kantor BPB, Kasi Tak Berada di Tempat

Dari kronologis tersebut, Ia mempertanyakan BPN Tanjabtim soal kejelasan penerbitan SHM. Yang mana, kurang lebih 2 tahun belum juga menemukan titik terang, terkait penerbitan sertifikat.

“Saya punya objek, di tahun 1972 ada SK Gubernur secara keseluruhan 50 hektar. Kemudian, juga dari Pesirah dan surat sporadik, atas nama saya sendiri,” bebernya.

Sementara terpisah, Kuasa Hukum IR, Beni Ari Feriadi menuturkan, pihaknya mempertanyakan BPN soal kendala dalam hal penerbitan sertifikat tersebut. Bilangnya, akar permasalahan yang berujung pada laporan Kepolisian itu, di duga belum terbitnya SHM.

“Klarifikasi sudah kita lakukan, sekarang kita mempertanyakan berita acara. Pertemuan awal yang di lakukan oleh BPN. Nah, dari pertemuan itu, kabarnya ada pihak yang menyanggah. Tentunya, di sini kami perlu mendengar, dan melihat legal standing atas sanggahan penerbitan sertifikatnya.” tegas Beni.

Terakhir, Beni selaku Kuasa Hukum dari IR saat mendatangi Kantor BPN Tanjung Jabung Timur, Kamis (28/10/2021) yang sebelumnya telah di jadwalkan. Namun, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, malah tak berada ditempat.

Hingga berita ini di terbitkan, Dinamikajambi.com belum mendapat keterangan resmi dari BPN Tanjung Jabung Timur. (Tr01)

redaksi

Kontak kami di 0822 9722 2033 Email : Erwinpemburu48@gmail.com Ikuti Kami di Facebook, Instagram dan YouTube