JAMBI – Fenomena politik yang terjadi jelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jambi saat ini dinilai sudah tak berpegang pada ideologi, dimana Partai yang seharusnya melakukan pengkaderan kepada setiap kader dari partainya masing-masing, malah membuka peluang kepada calon lain yang bukan merupakan dari partai mereka.
Tentu saja hal tersebut menjadi pertanyaan besar bagi publik. Bagaimana tidak, nama-nama yang kerap bermuculan, dan selanjutnya ikut mendaftar di partai-partai yang ada, itu hanya menjadi carut marut politik dalam mengejar sebuah popularitas.
Seperti yang disampaikan Navarin Karim, dosen politik Universitas Jambi (Unja). Dirinya menyebut, bahwa nama-nama yang kini tengah bermunculan saat ini, itu belum tentu ikut maju nantinya pada Pilgub mendatang.
Menurut Navarin nama-nama tersebut hanya untuk mendongkrak reaksi dari masyarakat, dan popularitas. Setelah itu hasil akhir tetap diambil dari survei.
“Nah setelah melihat bagaimana respon dari masyarakat, nanti baru muncul survei-survei. Nah berdasarkan survei itu, baru mengerucut nanti. Yang melihat surveinya rendah baru mundur,” kata Novarin pada Dinamikajambi.com, Minggu (22/09/2019) malam sekitar pukul 21.00 wib.
Hal itu dikarenakan oleh dampak dari partai-partai, yang tidak melakukan pengkaderisasi.
“Kalau partai-partai itu sudah melakukan pengkaderan yang benar, ya saya rasa tidak perlu melakukan survei-survei lagi. Partainya itu sudah merasa yakin, ya ini kandidat kami kuat loh.” ujarnya.
Dosen Unja itu melihat bahwa sejauh ini belum ada perubahan yang baik dalam politik yang terjadi di Jambi. Karena baginya, banyak yang masih melihat popularitas dulu, baru elektabilitasnya seorang calon.
“Inilah persoalan politik kita itu, masih sifatnya melihat popularitas dulu. Dimunculkan dulu di media calon-calon popularitas bagaimana, kemudian tingkat elektabilitasnya itu dilihat lagi nanti ketika survei. Setelah itu baru lah mendapat dukungan, setelah mendaftar di beberapa partai.” Tambahnya.
Tidak hanya itu, Ia juga sangat menyayangkan bahwa ada yang sudah memiliki calon, namun tidak percaya dengan kemampuan dari calonnya sendiri.
“Partai itu sudah mempunyai calon dari partai, tapi mengapa malah membuka diri pula untuk pendaftaran bagi calon-calon yang lain. Ini artinya apa, tidak percaya dengan calonnya sendiri. Nah disinilah saya liat, pendidikan politiknya tidak terlalu baik.” Imbuhnya.
Ia menyebut, selaku partai itu seharusnya memperjuangkan calonnya sendiri, dengan biaya politik sendiri dan tidak mengharapkan sentuhan dana calon yang lain.
“Untuk apa ada partai, kalau tidak ada pengkaderan dari awal. Ini gak, siapa yang punya uang dengan mudahnya pindah partai. Ideologinya tidak cocok pindah partai, dan diterima lagi di partai tersebut. Matinya ideologi dalam domain politik. Akibatnya, partai itu sendiri sudah tidak punya ideologi lagi. Karena apa, tidak sesuai ideologinya, tapi orang itu diterima juga.” paparnya.
Jadi dengan demikian, partai dinilai tidak lagi melihat kesamaan ideologi dari setiap calon. Melainkan ada sisi kepentingan dibalik itu semua.
“Yang diterima itu ya ideologinya sama dulu, sudah sama ideologinya kira-kira visi misinya sama tidak. Kadang visi misi tidak sama, kadang orang itu diterima juga. Kan kacau ini,” sebutnya.
Navarin juga menambahkan, bahwa politik yang terjadi di Indonesia, khususnya Jambi itu saat jauh berbeda dengan Negara Jerman. Dimana seorang dari partainya tidak memiliki amunisi, tetapi memiliki kualitas yang bagus, mereka yang meminang dan membiayainya.
“Karena partai itu sendiri tidak mandiri lagi. Kita bisa lihat sekarang, kan banyak itu dari akademisi yang bisa membuat perubahan, tapi tidak ada yang berani maju kan. Nah inilah persoalannya, kalau di Jerman itu mereka melihat, kalau kualitasnya bagus, mereka yang melamar, dan menanggung pembiayaan sendiri.” tandasnya.
(Nrs)