BERITA MERANGIN – Hearing Komisi I DPRD Merangin terungkap di Banggar Anggaran Satpol PP Merangin 338 Personil. Lantas, pengurangan ini terkait demo Satpol PP baru-baru ini?
Kisruh Satpol PP Merangin kembali mencuat, kali ini soal pengurangan personil dari 338 menjadi 309. Belakangan, personil Pamong Praja itu hanya tersisa 250 personil.
Polemik ini kemudian direspon Komisi I yang memanggil OPD terkait, Satpol PP berikut BPKSDMD dan Inspektorat.
Dipimpin Zainal Amri, Komisi I mempertanyakan satu persatu persoalan pengurangan personil, anggaran dan sebagainya. Pun berikut, soal dampak yang akan terjadi.
“Kami menyikapi soal kisruh di Satpol-PP. Sekarang tahun politik, dengan 61 orang Satpol-PP dirumahkan akan menjadi masalah besar,” kata Subhan, anggota Komisi I.
Karena itu, Ia meminta Satpol PP menarik kembali personil yang dirumahkan.
“Bagaimana anggaran 250 itu diciutkan menjadi 309 orang,” katanya.
Bila persoalan kedisiplinan, Subhan meminta penjelasan jumlah personil yang ada melanggar disiplin, SP3 maupun yang lain.
“Apakah sanggup personil 250 menanggapi jika terjadi kisruh,” katanya.
Menariknya, terungkap penambahan anggaran saat rapat Badan Anggaran (Banggar) untuk Satpol PP. Tentu menjadi ganjil, saat Banggar menambahkan 338 personil, sekarang malah menjadi 250 personil.
Belum lagi, penambahan anggaran untuk pos-pos lain untuk kebutuhan Satpol PP.
“Saat di banggar kita menghitung 338. Termasuk seragam Satpol-PP. Anggaran-anggaran yang kita postkan, bagaimana anggaran makanan, seragam, penjagaan,” kata Mulyadi.
Banggar malah menambahkan anggaran untuk Satpol-PP selain 338.
Ternyata, alokasi anggaran memang bertambah di kesatuan penegak Peraturan Daerah (Perda) itu.
Tahun 2024, Satpol PP mengantongi anggaran Rp 8,4 Milyar atau meningkat Rp 400 juta.
Namun penambahan itu untuk pilkada. Satpol PP mengalokasikan Rp 500 juta untuk penjagaan personil di pemilu 2024.
Usai kegiatan, Kepala Satpol PP Merangin, Sobraini mengatakan pihaknya siap memenuhi permintaan dewan.
“Kita siap akomodir. Tapi harus ada rekomendasi tersurat. Kalau nanti pihak pemerintah ataupun TAPD menyetujui penambahan, ini akan kita lakukan,” bilang Sobraini.
Ia meminta jaminan untuk penambahan anggaran yang bisa masuk di APBD-P tersebut.
“Kalau tidak, nanti resiko kembali ke kita,” katanya.
Satpol-PP sendiri melakukan rekrutmen yang saat ini telah melalui wawancara dan evaluasi.
Soal berkurangnya personil dari 311 menjadi 309, Sobraini mengatakan ada 2 personil yang tidak mendaftar.
Disinggung soal pengurangan ini terkait demo Satpol PP dan penyegelan kantor, Sobraini mengaku tidak ada kaitannya.
“Kalau ada kaitannya, sesaat setelah demo itu seharusnya saya ambil tindakan. Kenapa saya bilang begitu, dia (Satpol PP, red) ke kantor bupati atau DPRD silahkan sampaikan aspirasi. Tapi kalau dia sudah menyegel kantor, itu institusi loh, tapi apa saya mengambil tindakan? Tidak,” katanya.