BATANGHARI – Heboh aktifitas ilegal drilling, rupanya mendapat perhatian wakil rakyat. Rekomendasikan tutup ilegal drilling terus disuarakan. Berikut ini kata Ketua DPRD menanggapinya
Beberapa waktu yang lalu Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI), salah satunya. LMPI melakukan aksi di Dinas Lingkungan Hidup Batanghari yang salah satu tuntutan mereka adalah penutupan kegiatan ilegal drilling.
Namun kenyataannya kegiatan illegal drilling di Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, yang selama ini telah beberapa kali ditutup oleh pihak Polres Batanghari, belakangan diketahui masih beroprasi.
Menyikapi kegiatan illegal yang masih marak tersebut, DPRD Batanghari merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Batanghari, agar segera tutup sumur-sumur minyak ilegal drilling di Desa Pompa air itu.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Batanghari dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2017 dalam salah satu rekomendasi yang disampaikan DPRD Batanghari.
Berita Terkait : Buruh Kasar Ilegal Drilling di Batanghari Ditangkap Polisi
Berita Terkait : Komisi III DPR RI Sambangi Polda, Kejar Dinamika ilegal Drilling
H. Muhammad Mahdan, S.Kom selaku ketua DPRD Batanghari mengatakan “Tadi sudah kita rekomkan agar illegal drilling itu dapat segera ditutup, dan pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan penegak hukum untuk melakukan penutupan tersebut, diluar tindakn hukum karena rekomendasi kami kepada pemerintah daerah bukan kepada penegak hukum,” ujar Mahdan usai paripurna, Selasa (02/05)
Lihat Juga : Tolong Sampaikan ke Jokowi, Santri Resah Ilegal Drilling Makin Jadi di Jambi
Dengan rekomendasi DPRD ini diharapkan dapat menjadi dasar pemerintah daerah kabupaten Batanghari untuk segera menutup secara permanen kegiatan illegal drilling tersebut.(Ali Kucir)