BERITA MERANGIN – Kepala sekolah dan pihak terkait sudah dipanggil polisi, sikap Pj Bupati tak tegas PPPK Merangin, membuat gerah mahasiswa. Aliansi mahasiswa turun tangan, bakal gelar aksi demo.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Beni Rustandi mengatakan, mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi telah siap mengelar aksi dalam Aliansi Muda Merangin Bicara.
“Kita telah siap untuk mengelar aksi pada Senin 5 Februari 2024 sekitar pukul 09.30 Wib,” tegasnya, Sabtu (3/2/2024) malam.
Bilang Beni, aksi ini dilakukan setelah Pj Bupati Merangin, Mukti Said tak serius menanggapi dugaan kecurangan di seleksi PPPK Merangin.
Pihaknya sendiri telah memantau proses pendaftaran seleksi PPPK dan keluhan dalam proses tersebut.
Menariknya, ada dugaan permintaan voucher dari oknum BPKSDMD saat pendaftaran yang menimbulkan pertanyaan.
“Kemudian berkembang dari pendaftaran ke proses ujian sampai ke pengumuman, ada beberapa tenaga honorer di Pol PP, Kantor Bupati Merangin, Dinas Pendidikan, di Samsat, kemudian Ekonomi. Kok bisa lolos PPPK Guru?,” terang Beni.
Padahal, proses seleksi telah memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Selain bukan guru, tentu saja keluarnya SK menjadi pertanyaan serius.
“Dari mana mereka mendapatkan ini?. Dugaan ini yang berkembang dan hangat di Merangin ini,” katanya.
Lantaran hal itu, Organisasi Masyarakat (Ormas) Pekat IB lantas melaporkan dugaan kecurangan ini ke Polres Merangin dan juga Ombudsman.
5 Kepala Sekolah Diperiksa
Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan telah memanggil kepala sekolah, operator dan pihak terkait lainnya.
“5 kepala sekolah diduga bermain SK, sudah diperiksa. Artinya sudah diproses. Nah, kebijakan dari kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin dan juga Bupati Merangin, seharusnya oknum-oknum yang terlapor harus diberikan sanksi,” katanya.
Berita Terkait : Usai Kepsek, Polisi Periksa Lulusan PPPK Merangin Diduga Curang
“Apakah perlu diberhentikan atau bagaimana, ini yang harus kita pertanyakan,” tegasnya.
Memang, keputusan pembatalan kelulusan PPPK Guru yang diduga curang ada di BKN. Namun oknum yang bermain ini dibawah naungan bupati.
“Kebijakan bupati, kenapa yang sudah terlapor, sudah dipanggil Polres Merangin tidak berikan sanksi bupati? Biar ada efek jera dari permasalahan ini. Biar nanti rekrutmen 2024 ini, kepala sekolah sudah was-was. Ini yang menjadi persoalan,” tegasnya.