SAROLANGUN – Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) sedang berupaya mendorong setiap aparatur desa yang ada didaerah itu paham teknologi untuk kemajuan desa.
Perihal ini dilakukan mengingat dengan era modern seperti saat ini, didaerah lain sudah menggunakan sistim online. Maka dari itu Pemkab menganjurkan seluruh desa untuk melakukan perihal tersebut.
“Kita sedang berupaya mendorong setiap aparatur pemerintahan desa paham teknologi, untuk menjalankan segala sistem yang ada desa, salah satunya saat ini kita sedang membuat pelatihan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di jambi untuk aparatur desa,” kata kepala DPMD Sarolangun, Mulyadi
Ia mengatakan upaya tersebut dilakukan, mengingat kemajuan zaman yang saat ini sudah sangat berkembang dan menuntut untuk bisa menyesuaikan diri dengan keadaan itu.
“Kalau tidak kita dorong hal itu dari sekarang, sudah pasti kita akan terus tertinggal. Hal ini juga untuk meminimalisir terjadinya berbagai pelanggaran oleh aparat desa terhadap laporan keuangan desa,” katanya.
Ia menyebut, saat ini ada sebanyak 139 Desa didaerah itu yang sedang mengikuti pelatihan tersebut, di wakili oleh bendahara atau sekretaris desa. Yang dimulai sejak tanggal 11 sampai dengan tanggal 14 September nanti.
“Pelatihan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) ini bagi aparat pemerintahan desa. Yang ditekankan, agar kedepan bandahara atau sekretaris desa bisa melaksanakan siskeudes sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur,” kata Mulyadi.
Ia menjelaskan terhadap kegiatan itu, nantinya Pertanggungjawaban mulai dari perencanaan, penata usahaan dan pelaporan dengan sistem aplikasi siskeudes. Tidak boleh lagi manual.
“Kalau pun manual itu hanya boleh fisik laporannya. Kedepan akan kita arahkan online. Kegiatan ini didampingi oleh BPKP perwakilan jambi dalam kegiatan tersebut,” katanya.
“Ini mengingat kondisi dan situsai dan aturan yang sekarang diharuskan oleh pemerintah pusat. Sarolangun termasuk yang terlambat. Anggaran kegiatan ini diambil dari bintek ADD yang bersumber dari dana pusat dalam masing-masing APBDes setiap desa,” katanya menambahkan.(Ajk)