MERANGIN – Kapolres dan Kejari bersinergi dengan Pansus Pengawasan Dana Covid-19 DPRD Merangin. Bagaimana TAPD?
Kapolres Merangin, AKBP M. Lutfi mendukung pansus. Ia juga mengungkapkan, jika pansus sudah menyambangi Polres Merangin sekitar 2 pekan lalu.
“Sudah diterima pansus itu dengan pak Yani, ketuanya Sapriyom. Juga ada Taufik,” katanya saat disambangi Dinamikajambi.com, Rabu (17/06/20).
Menuru Kapolres, pihaknya akan bersinergi dengan Kejari jika rekomendasi dari Pansus Dana Covid-19 nantinya ditujukan kepada instansi hukum.
“Baik Kejari maupun Polres, dua lembaga ini kan sama-sama bisa memproses tindak pidana korupsi. Jika nanti rekomendasi Pansus diarahkan ke ranah hukum, tentu kami akan bersinergi dengan kejari,” ujarnya.
Berita Terkait : Pansus Dana Covid-19 Merangin Libatkan Polisi dan Kejaksaan
“Kami juga mensupport rekan-rekan dari Pansus yang sejak awal sudah datang menyampaikan kabar telah dibentuknya Pansus. Saya harap, Pansus dapat bekerja dengan sebagaimana mestinya dan kami siap memberikan pandangan hukum jika dibutuhkan,” singkatnya.
Hal senada disampaikan Kajari Merangin, Martha Parulina Berliana. Seperti halnya Polres Merangin, pansus juga sowan ke Kejari.
“Kunjungan itu sebenarnya berbentuk silaturahim dan menyampaikan bahwa mereka sudah membentuk Pansus. Pembentukan pansus itu kan kewenangan DPR sebagai lembaga legislatif dalam fungsi pengawasan dan itu ranah mereka. Mereka kemudian meminta agar kejaksaan bisa memberikan pandangan dan pendapat hukum dalam pelaksanaan tugas di Pansus dan kami menyatakan bersedia,” jelasnya dilansir JurnalJambi.co
Sementara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dikonfirmasi Dinamikajambi.com, mengaku siap dengan kehadiran penegak hukum itu.
Berita Terkait : Pasien dan Posko Merangin Tak Dibayar, Kemana Duit Corona 28 M
Hal ini dikatakan Fajarman, TAPD menjawab awak media.
“Tak jadi masalah. Karena itu kan, nanti nampak disitu. Belanjanya mana, barang mana. Kalau memang ada kesalahan disini, bisa dideteksi. Ketimbang la selesai, tutup buku,” pungkasnya.