Pasien dan petugas posko perbatasan di Merangin yang tak dibayar, menimbulkan tanya kemana duit penanggulangan Virus Corona Rp 28 Milyar?

Pasien dan Posko Merangin Tak Dibayar, Kemana Duit Corona 28 M

Berita Jambi

MERANGIN – Kasus pasien Covid-19 dan petugas posko perbatasan di Merangin yang tak dibayar, menimbulkan tanya kemana duit penanggulangan Virus Corona Rp 28 M?

Batalnya hearing Pansus DPRD Merangin untuk mempertanyakan aliran dana puluhan milyar itu, pantas jadi sorotan. Bukan apa-apa, uang sekira Rp 28 Milyar itu rawan penyimpangan.

Indikasi itu dilihat dari kasus pasien yang viral di Rumah Sakit Kol Abundjani beberapa waktu lalu, telat diberikan makanan. Yang jelas terlihat di publik lain, adalah posko kosong hingga soal honor.

Berita Terkait : Buruknya Penanganan Covid-19 di Merangin, Bikin Heboh

Masroni, dari Forum Bersama Peduli Merangin (F-BPM) menyoroti banyak hal yang disebutnya rawan penyimpangan.

Ada dua hal yang perlu diperhatikan pansus ini. Pengawasan anggaran dan pengawasan penanganan Covid-19 guna mengawasi alokasi anggaran corona digunakan secara benar.

Anggaran yang dialokasikan sesuai kebutuhan real dilapangan. Pemanfaatannya harus optimal sesuai target yang dicanangkan.

“Insentif petugas yang tak dibayar, termasuk kesejahteraan petugas di pos,” bilang Roni.

Sebelumnya Ketua DPRD Merangin sudah mengingatkan untuk kesejahteraan petugas. Namun kenyaataannya, berpolemik hingga ditalangi desa untuk biaya operasional seperti komsumsi.

Berita Terkait : Ternyata, Ini Penyebab Hearing Dana Covid-19 Merangin Batal

Penanganan pasien dan ruang isolasi, turut disoroti. Berapa biaya dan pengeluarannya apa saja, dikatakan Roni, patut dibuka ke publik.

Untuk itu, Ia sangat mendukung hearing Pansus Pengawasan Refocusing dan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Merangin. Dimana, hampir 5 persen APBD Merangin terpangkas.

“Mendukung pansus membuka anggaran Covid-19 dibuka seterang-terangnya. Aliran dana itu harus jelas. Kemana saja dihabiskan. Kita harus tau,” tegasnya.

Permenkeu No 19 Tahun 2020

Upaya pencegahan dan penanganan Covid-19, bilang Roni, Pemerintah Daerah diizinkan melakukan perubahan anggaran dalam APBD tahun 2020 sesuai amanah Perpu No 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sitem Keuangan Keuangan untuk penaganan Covid 19.

Aturan lainnya Permenkeu No 19 Tahun 2020 Tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil DAK DAU dan dana Insentif Daerah TA 2020 untuk penanggulangan Covid 19.

F-BPM menyoroti, TAPD  harus siap menyajikan rincian belanja yang telah menyerap APBD Merangin 4,9 persen.

“Mana yang kita beli, mana sumbangan pihak ketiga, harus jelas. Dan saya kira biaya perawatan pasien positif hasil rapid test, uji swab tidak berat. Jadi jangan di analogikan kesana,” tandasnya.

Ini belum termasuk soal pembelian alat kesehatan, bantuan dan alokasi lain yang disebutnya rawan penyimpangan. Kemana duit penanggulangan Virus Corona Rp 28 M? (Red)

Lihat Video : Hearing Dana Covid-19 Batal, Ini Penjelasan Bupati

Berita Terkait : Ada Aduan, DPRD Merangin Kecewa Hearing Dana Covid-19 Batal