Gawat!!! Setelah Dipolisikan, BPN Merangin Ancam ‘Blacklist’ Desa yang Melapor

MERANGIN – “Desa itu tahun depan akan kita ‘blacklist’. Eh, ngapain kita bantu kalau kita yang dipojokkan,” ungkap Mulyono Ab yang tidak lain sebagai Kasi Pelayanan Hukum Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Merangin.

Ungkapan ini terlontar disela-sela konperensi pers BPN Merangin dengan awak media terkait beberapa kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang mencuat di beberapa media akhir-akhir ini.

Sontak saja jawaban ini menimbulkan sedikit penasaran redaksi dinamikajambi.com, apakah pihak BPN Merangin sendiri tidak khawatir akan hal ini (tindakan blacklist desa) kemudian menimbulkan gejolak kegaduhan di tengah-tengah masyarakat.

Namun, jawaban Mulyono berbeda dengan pernyataan sebelumnya. Dia menyangkal tidak ada tindakan blacklist desa.

“Tidak ada blacklist. Pokoknya yang penting kita berikan, semoga bisa berjalan (program sertifikat tanah gratis),” sangkalnya.

Jika hal ini memang benar, alangkah malangnya desa yang dilaporkan masyarakat nya atas adanya dugaan pungli pembuatan sertifikat tanah ternyata di tahun yang akan datang desa tersebut tidak mendapat bantuan program pembuatan sertifikat tanah gratis dari pemerintah.

Diketahui,  ada dua kasus pungli yang sempat mencuat di beberapa media yang menyerempet institusi vertikal ini.

Selain kasus dugaan pungli atas pembuatan sertifikat prona Desa Limbur,  Pamenang Barat juga kasus dugaan pungli pembuatan sertifikat tanah restan Desa Rawa Jaya,  Tabir Selatan.

(Cra) 

Redaksi Dinamika Jambi

Kontak kami di 0822 9722 2033