MERANGIN – Fraksi Perindo DPRD Merangin menyampaikan sejumlah catatan kritis kepada Pemerintah Daerah dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum terhadap RPJMD Merangin 2025-2030, Senin (11/08/2025).
PU RPJMD yang dibacakan sekretaris Fraksi Perindo, Hasren Purja Sakti itu diantaranya pendidikan, pembangunan pasar hingga RSUD Kol Abundjani.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Perindo meminta penjelasan konkrit atas upaya pemerintah meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Fraksi menilai, sektor unggulan Merangin Baru ini belum dikelola optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Sorotan tajam juga diarahkan pada kualitas pendidikan di Merangin. Fraksi mempertanyakan langkah strategis pemerintah daerah mengingat masih ditemui sekolah dengan fasilitas minim.
“Sudah 80 tahun Indonesia merdeka, anak-anak kita masih belajar tanpa fasilitas layak,” tegas politisi muda di Merangin itu.
Di bidang pengelolaan keuangan daerah, Fraksi Perindo meminta pemerintah bekerja lebih optimal dan mencegah kebocoran anggaran. Hasren dalam penyampaian juga menyentil tunggakan pajak kendaraan dinas, namun di sisi lain, Merangin Baru menargetkan pajak daerah meningkat.
Permasalahan honorer yang telah bekerja lebih dari dua tahun namun tidak terdata dalam database juga kembali disuarakan. Fraksi meminta penjelasan terkait status mereka, terutama yang ikut seleksi CPNS 2024 tetapi honornya tidak dibayarkan.
Tentu saja, hal ini berkaitan dengan program Merangin Baru yang meningkatkan pelayanan dan kinerja ASN.
Untuk sektor kesehatan, Fraksi Perindo menyoroti keterpurukan RSUD Kolonel Abunjani Bangko akibat hutang kepada pihak ketiga serta minimnya sarana prasarana. Padahal program “Merangin Sehat” membutuhkan dukungan fasilitas kesehatan yang memadai.
Berbanding Terbalik
Dibanding dengan Program Merangin Baru, kondisi pelayanan kesehatan ini berbanding terbalik. Dimana Merangin Baru dalam RPJMD akan meningkatkan Puskesmas menjadi Rumah Sakit Tipe D.
Terkait rencana pembangunan pasar baru, Fraksi Perindo mengingatkan pemerintah untuk mengkaji ulang, mengingat banyak pasar hasil pembangunan APBD sebelumnya yang tidak difungsikan, seperti di Desa Muara Madras.
Baca Juga : PU RPJMD Merangin, Fraksi Perjuangan-Nusantara Soroti Prestasi Olahraga
Fraksi juga mengapresiasi pemerintah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.
“Namun kami meminta penjelasan tentang terobosan strategis yang akan dilakukan untuk mencapainya,” kata Hasren yang disambut tepuk tangan usai penyampaian pandangan umum.