JAMBI – Dipimpin Ketua sementara DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, Rabu (18/09/2019) berlangsung hearing bersama OPD dan perusahaan terkait Karhutla. Mengemuka, penanganan dampak karhutla seperti Safe House atau rumah pengungsian.
Hal ini diungkapkan Ezzaty Asafri dalam pertemuan. Bilangnya, karhutla sendiri sudah berlangsung lama. Malahan 2015 lalu, lebih parah dibanding 2019.
Ia mendorong penanganan korban lewat Safe House. Bagaimana pemerintah pusat dapat mendirikan rumah penampungan sementara itu.
Selain itu, Ia mempertanyakan penegasan terkait karhutla. Pemerintah dan aparat serta pengiat lingkungan, tetap mengawasi lahan yang sudah terbakar.
“Bagaimana kita (Dewan) bersama TNI, Polri dan pengiat lingkungan mengawasi langkah-langkah yang disepakati. Apakah sudah dipahami atau dijalani,” kata anggota dewan termuda itu.
Sementara dilansir kemensos.go.id, pemerintah pusat, total Safe House penanganan korban asap karhutla sebanyak 47 unit tersebar di 16 provinsi dan dapat menampung hingga 5.000 per hari. Safe House berada di kantor dinas sosial provinsi, UPT Kemensos, Panti Sosial milik Dinsos, dan 12 aula SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
(Red)