Dominasi Etnis Jawa Dalam Politik Indonesia Sejauh Ini

BERBICARA demokrasi dalam perspektif budaya jawa tidak bias lepas dari proses demokrasi di Indonesia. Karena pada kenyataannya budaya jawa cukup dominan pengaruhnya terhadap proses pembentukan kebudayaan nasional, termasuk budaya demokrasi. Bahkan konsep kekuasaan nasional hampir merupakan representasi dari konsep kekuasaan jawa.

Disamping itu, etnis jawa sebagai salah satu suku di Indonesia, dengan jumlah penduduk terbesar dan menguasai jabatan jabatan penting dalam struktur pemerintahan, akan memberikan andil yang cukup besar dalam proses demokratisasi di Indonesia

Jawa adalah suku bangsa terbesar di indonesia, yang memiliki ke spesialan di antara suku yang lain, lebih dari 40 persen suku di Indonesia adalah Jawa dan lebih dari 60 persen penduduk Indonesia berada di pulau jawa.

Jawa juga mempunyai keunikan, yaitu berbagai macam keanekaragaman budaya, yang ada di suku ini. Masyarakat jawa selain memiliki keunikan dan kespesialan, Jawa juga mempunyai nilai sejarah yang vital bagi terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia ini

Entah hanya karena faktor kebetulan, saja namun faktanya, di Indonesia sejauh ini orang yang terpilih menjadi orang Nomor 1 di Indonesia adalah Warga Negara Indonesia (WNI) Etnis Jawa.

Hal ini pun keluar dari pernyataan yang dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Luhut mengingatkan untuk orang luar jawa untuk tidak berambisi atau memaksakan diri menjadi calon presiden Indonesia.

Hal ini dinyatakan dengan alasan Antropologi Indonesia, dan hal itu pula di sambut oleh Rocky Gerung seorang peneliti politik yang menyatakan itulah fakta Antropologi di Indonesia.

Sebagai suku yang sangat Vital, dan suku terbesar, segala bentuk perpolitikan negara bergantung pada Suku Jawa. Jika mau merubah kondisi perpolitikan nasional, maka ubahlah dulu masyarakat jawa.

Karena ini semua menjadi konflik di negara ini, banyak suku lain protes akibat kekuasaan dari hak suara yang sangat besar dari Suku Jawa jawa ini. Dapat di tarik kesimpulan bahwa penduduk etnis jawa telah “menua ” karena penduduk etnis jawa relatif lebih tua di bandingkan dengan semua kapasitas kependudukan indonesia

Namun pernyataan di atas dapat mengalami perubahan kapan pun itu. Perubahan memiliki aspek yang luas, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan nilai, norma, tingkah laku, organisasi sosial, lapisan sosial, kekuasaan, wewenang dan interaksi sosial. Karena penting untuk mengetahui tentang gaya kepemimpinan yang efektif dalam budaya yang berbeda. Gaya kepemimpinan merupakan pola yang ditunjukkan dalam proses mempengaruhi orang lain.

Jawa adalah suku bangsa terbesar di indonesia, yang memiliki kespesialan di antara suku yang lain. Lebih dari 40 persen suku di indonesia adalah jawa dan lebih dari 60 persen penduduk indonesia berada di pulau jawa, jawa juga mempunyai keunikan, yaitu berbagai macam keanekaragaman budaya ,yang ada di suku ini , masyarakat jawa selain memiliki keunikan dan ke spesial lan.

Jawa juga mempunyai nilai sejarah yang vital bagi terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia ini

Dominasi etnis bisa di kaitkan oleh kebudayaan atau ego budaya dan daerah. Budaya politik adalah sebagai macam ide yang dianut bersama banyaknya anggota masyarakat tersebut. Tidak saja tentang masalah-masalah politik, tapi juga tentang aspek-aspek kehidupan dan perubahan masyarakat.20 Perubahan yang dimaksud diatas ialah perubahan teknis belaka, perubahan dari sebuah orientasi ke atas menjadi individualisasi atau perubahan dari masyarakat feodal kepada masyarakat borjuis. Pendapat lain dikemukakan oleh Almond dan Verba.

Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu. Dengan kata lain, bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa itu.

Lebih jauh mereka menyatakan, bahwa warga negara senantiasa mengidentifikasikan diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki.

Dengan orientasi itu pula mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik.

Berikut ini adalah beberapa pengertian budaya politik yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk lebih memahami secara teoritis sebagai .

Sebelum beranjak lebih jauh mengupas masalah ini, ada baiknya kita mesti memiliki pemahaman tentang indikator kehidupan politik yang demokratis. Bingham Powell, Jr memberikan kriteria tentang hal ini:

1. Legitimasi pemerintahan didasarkan pada klaim bahwa pemerintah tersebut mewakili keinginan rakyatnya. Artinya, klaim pemerintah untuk patuh pada aturan hukum didasarkan pada penekanan bahwa apa yang dilakukannya merupakan kehendak rakyat.

2. Pengaturan yang mengorganisasi perundingan untuk memperoleh legitimasi dilaksanakan melalui pemilihan umum yang kompetitif. Pemimpin dipilih dengan interval yang teratur, dan pemilih dapat memilih di antara alternatif calon. Dalam prakteknya, paling terdapat dua partai politik yang mempunyai kesempatan untuk menang sehingga piihan tersebut benar-benar bermakna.

3. Sebagian besar orang dewasa dapat ikut serta dalam proses pemilihan baik sebagai pemilih maupun sebagai calon untuk menduduki jabatan penting.

4. Penduduk memilih secara rahasia dan tanpa dipaksa.

5. Masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar, seperti kebebasan berbicara, berkumpul, berorganisasi dan kebebasan pers.

Melihat indikator ini, dapat dipahami bahwa demokrasi berkaitan erat dengan pertanggungjawaban, kompetisi, keterlibatan, dan tinggi-rendahnya kadar untuk menikmati hak-hak dasar.

Sekarang kita coba meneropong budaya Jawa terkait dengan indikator ini. Ketika demokrasi menawarkan konsep egalitarian dengan memandang orang lain sama tinggi/sejajar, maka inilah persoalan pertama bagi budaya politik Jawa untuk eksis.

Kemudian masalah keterbukaan. Kita melihat dualisme sikap budaya Jawa yang cenderung tertutup sangat tidak baik bagi perkembangan demokrasi. Kritik terhadap pemimpin yang dianggap sebagai hal yang tabu menjadikan kedinamisan perbedaan terkekang.

Budaya Jawa yang mementingkan keharmonisan membuat warna dialektis cenderung terkekang, kerena perbedaan dinihari dieliminir untuk menjaga keutuhan kebersamaan.

Penulis :

Lili Hasanah
Mahasiswi Universitas Jambi Prodi Ilmu Politik

redaksi

Kontak kami di 0822 9722 2033 Email : Erwinpemburu48@gmail.com Ikuti Kami di Facebook, Instagram dan YouTube