Batubara Ancam Norma Pancasila di Jambi
OPINI – Aktifitas Batubara dengan segala bentuk perwujudannya telah merubah tatanan Civil Society (Masyarakat Sosial) di Provinsi Jambi secara spontan di 3 tahun belakangan ini. Perubahan serta efek Domino dari aktivitas Batubara justru membawa lebih dominan pengaruh negatif dalam segala bentuk situasinya, dibandingkan dengan efek positif yang ditimbulkan ditengah masyarakat.
Situasi – situasi yang terjadi menyangkut hal – hal yang vital dan paling mendasar bagi aktivitas sosial kemasyarakatan. Hal yang vital bagi masyarakat seperti kesehatan, transportasi, dan keamanan masyarakat dalam satu wilayah (Provinsi Jambi).
Konflik interest antara kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya sudah seperti lumrah terjadi antara supir angkutan batubara, pengguna jalan umum, dan masyarakat sekitar lintasan jalan umum yang dilalui angkutan batubara. Serta kemudian kelompok masyarakat yang prihatin dan menolak secara moral situasi tersebut.
Ditengah semakin tingginya harga dan kuota batubara Jambi kurang lebih 39 juta Ton/tahun justru menjadi Paradoks disaat bersamaan Infrastrukturnya sangat tidak mendukung atau dikatakan masih konvensional (Walaupun Jauh daripada Konvensional) karna masih melintasi jalan Umum Jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten/kota yang seharusnya tidak demikian.
Ketidak teraturan yang yang secara terus menerus terjadi tak hentinya surut, justru malah semakin pasang. Situasi -situasi seperti ini telah mengancam Nilai-nilai pancasila sebagai landasan Filosofis sekaligus sumber dari segala sumber hukum yang dituangkan dalam (UUD 1945) sejalan dari pada itu sejauh mana Pemerintah Provinsi Jambi Memaknai nilai-nilai tersebut sebagai norma dasar, kaitanya dengan mengatasi persoalan Batubara tersebut.
Baca Juga : Polda Jambi Minta Dishub Serius Atur Kantong Parkir Angkutan Batubara
Persoalan demikian kiranya bukanlah persoalan yang dapat disederhanakan, karena menyangkut keadilan dan hak -hak asasi masyarakat yang tentunya tertuang dalam Pancasila sila kedua (Kemanusiaan yang adil dan beradab) ke Lima (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia).
Menurut Hemat saya juga bahwa kualitas udara di Provinsi Jambi yang dikonsumsi akan terancam karna pelepasan Emisi gas dari Ribuan angkutan Batubara tiap -tiap harinya. Pelepasan Emisi gas berupa partikel- partikel pembuangan gas knalpot dari angkutan batubara berbahan bakar solar akan menjadi konsumsi harian bagi masyarakat Provinsi jambi dan menimbulkan Penyakit bagi masyarakat seperti Ispa, Kanker Paru-paru, infeksi pada tenggorokan dan gangguan terhadap IQ.
Apabila ini terakumulasi secara masif dan terus menerus maka akan mengancam kesehatan masyarakat pada jangka panjang. Bayangkan Bagaimana jadinya dengan kapasitas jumlah angkutan batubara yang ribuan itu melintasi jalan umum dengan ribuan jumlah masyarakat yang terdampak, belum lagi ketika kendaraan bergerak lambat atau berhenti.
Betapa besar akumulasi Pembuangan Emisi gas buang tersebut dan dihirup secara langsung oleh masyarakat Jambi.
Ini menjadi perhatian serius saya pikir dan bukan persoalan remeh temeh, disini keberanian seorang Pemangku Kebijakan Idealnya Mengedepankan Nilai-nilai Pancasilais dibandingkan Kapitalisasi Bisnis Batubara di Provinsi Jambi.
Jikalau aku misalnya diberikan dua hidup oleh Tuhan, dua hidup ini pun akan aku persembahkan kepada tanah air dan bangsa. (Soekarno)
Penulis :
Tengku Gilang Pramanda.