BERITA MERANGIN – Berlangsung di Ruang Banggar, Selasa (24/5/2022) Hearing DPRD Merangin dengan OPD memanas. Ketua DPRD emosional sampai pukul meja, APBD Merangin jadi sorotan.
Satu persatu anggota DPRD Merangin meluapkan isi hatinya di rapat yang dipimpin Zaidan Ismail dan Kausari Ibrahim, Wakil Ketua I dan II DPRD Merangin.
Suasana hangat makin terasa, saat Ketua DPRD Merangin, Herman Effendy memasuki rapat. Penyampaian dewan terdengar lebih terbuka.
Dari persoalan aspirasi, hingga anggaran dan realisasi.
Bahkan, ada yang terang-terangan mewanti DPUPR Merangin soal pekerjaan mereka yang seakan tak royal bekerja. Malah terkesan asal dan merugikan bupati.
Ketua DPRD Pukul Meja
Puncaknya, Ketua DPRD Merangin, Herman Effendy mengebrak meja usai berbicara realisasi pekerjaan di wilayah Meranti. Sudah 2 tahun, tak ada progres.
“Apa yang kita takut? Yang kita takut itu, kita korupsi. Selagi kita tidak korupsi, apa yang kita takut,” katanya dengan nada tinggi.
“Saya dongkol dengan Meranti ini. Bukan jalan saya, tapi ini demi kemanusiaan,” protesnya.
Bersuaranya dewan ini, membawa aspirasi dari warganya terkait jalan rusak yang butuh penanganan. Dari yang rusak ringan, bencana sampai ada dewan yang tak berani keluar rumah karena jalan rusak depan rumahnya.
Nah, usulan tersebut sedianya masuk dalam alokasi penanganan darurat yang tersedia Rp 2,8 milyar.
Usut punya usut, dari anggaran tersebut, DPUPR telah menyiapkan 18 paket pekerjaan. 4 paket telah rampung 100 persen, dan beberapa lainnya berjalan 30 persen.
Hal inilah yang membuat emosional dewan. Beberapa usulan ternyata tak masuk dari alokasi tadi. Bahkan untuk jalan rusak berat, yang sudah 2 tahun jadi usulan ke dewan.
“Ini yang kita kesal. Ada jalan yang darurat, tapi belum dikerjakan. Sedangkan paket lain kita tanyakan, itu ada usulan baru,” keluh salah satu dewan.
Ada jalan Desa Bukit Bungkul yang darurat. Kemudian Desa Meranti yang butuh penanganan, malah tak masuk.
Cakar-cakaran APBD Merangin ini semakin berpotensi meluas setelah 200 milyar terpangkas dari pusat dan pembayaran utang PT SMI. Tentu saja, anggaran yang tersisa jadi rebutan.
Makin rumit, dengan pergantian pejabat di OPD penyedot APBD itu.
Dewan sendiri, meminta realisasi anggaran dipercepat dan segera turun. Melihat langsung, mana realisasi yang ada.
Usai rapat, Herman Efendy yang akrab dengan sapaan Bong Fendi mempertanyakan realisasi pekerjaan pemerintah.
“Ada jalan yang sudah 2 tahun putus, belum ada realisasi. Ini ada apa,” katanya.
Pemerintah Jangan Menunda
Bong Fendi menyoroti APBD ini harus segera terealisasi. Pemerintah jangan menunda. Menindaklanjutinya, dewan kembali duduk dengan OPD terkait. Melihat data dan realisasi.
Pun termasuk dengan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Merangin yang Bang Fendi bilang, belum ada sama sekali terealisasi.
“Tidak ada 1 OPD pun memproses baik itu yang sudah terencana, baik itu yang mereka terencana juga. Itu belum ada sampai hari ini,” katanya.
Baca Juga : Teng, APBD Provinsi Jambi 2022 Ketuk Palu Malam Ini, Berikut Rinciannya
Mirisnya lagi, molornya pekerjaan OPD ini bakal berhadapan dengan pembahasan APBD Perubahan yang semakin dekat.
“Rasanya tidak mungkin kita bahas APBD perubahan, sementara duit kemarin belum tersedot,” katanya.