JAMBI – Badan Pengawas Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jambi serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, kepada Gubernur Jambi yang berlangsung di Peranginangin Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jum’at (27/12/2019).
Dalam kesempatan ini, Heri Ridwan Ketua Perwakilan BPK RI Provinsi Jambi, menyampaikan bahwa BPK sangat mendukung pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, baik dalam pengembangan SDM, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur.
Pada prinsipnya BPK RI maupun daerah, ingin punya peran penting dalam pemerintahan.
Untuk itu BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi juga ikut mendorong, dan mendukung untuk mewujudkan tujuan visi misi pemerintahan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
Dalam hasil pemeriksaan ada beberapa temuan dan rekomendasi, yang di sarankan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi kepada Gubernur Jambi, Fahrori Umar diantaranya bidang Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, Infrastruktur.
“Hasil pemeriksaan terkait belanja infrastruktur di Provinsi Jambi, BPK menemukan ketidak sesuaian baik itu kekurangan volume pekerjaan, maupun ketidak sesuaian spesifikasi yang di tetapkan di dalam kontrak.” Kata Ridwan.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto mengatakan, sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD sebagai pengawasan, pihaknya akan mempelajari bersama dimana kekurangan itu.
“Tadi disebutkan di Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi,” ujar Edi.
Ia menambahkan, dalam memperbaiki ini, mereka masih memiliki waktu 60 hari.
Oleh karena itu, Dirinya kedepan akan minta kepada semua OPD dan gubernur untuk mengkomunikasikan dan memperbaiki rekomendasi BPK tersebut.
“Kami yakin pak gubernur dan OPD masih mampu melaksanakan RPJMD, dan pembangunan Jambi tuntas 2021.” Sebutnya.
Hal senada juga disampaikan Fachrori Umar, bahwa Pemprov akan segera menindaklanjutinya terkait hasil temuan BPK RI tersebut.
Sebagaima diketahui, Laporan Hasil Pemeriksaan ini adalah kinerja atas efektivitas pengelolaan belanja daerah, untuk meningkatkan pembangunan tahun 2016-2018 pada Pemprov Jambi dan Instansi terkait lainnya.
“Kemudian hasil temuan ini dan rekomendasi yang disampaikan BPK, untuk segera ditindak lanjuti oleh OPD teknis. Berkenan IPM akan di upayakan peningkatan, IPM mengacu pada RPJMD 2016-2021.” Imbuhnya. (Paw)