SENGETI – Pemkab Muaro Jambi, Selasa (26/2/19) menggelar rapat bersama dengan pihak PT BBS dan masyarakat, hal ini berkaitan dengan rapat mengenai konflik lahan warga yang terjadi di Desa Seponjen, Desa Sogo, dan Kelurahan Tanjung, dan Dusun Pulau Tigo, Kecamatan Kumpeh.
Rapat yang diadakan di Ruang Rapat Wakil Bupati ini dipimpin oleh Assisten I Bidang Pemerintahan Kab. Muaro Jambi, Najamuddin, yang dihadiri oleh Komisi I DPRD Muaro Jambi, Fathuri, Kasat Intelkam Polres Muarojambi, Kapolsek Kumpeh Ilir, Camat Kumpeh Ilir, serta unsur yang terkait dalam konflik lahan warga ini.
“Saat ini perlu data identik, berkaitan dengan Adm kependudukan. Ini penting ketika kita bertemu dengan perusahaan kita sudah punya data. Dari Desa tanjung itu sudah sediakan KK,” ujar Fathuri.
Pemkab Muaro Jambi telah menangani terkai Konflik Lahan Warga yang terjadi di beberapa desa di Kabupaten Muaro Jambi tersebut.
Sebelumnya, diberitakan bahwa masyarakat perwakilan 3 desa dan 1 kelurahan merasa pihak Pemkab Muaro Jambi tidak adil dalam menyelesaikan konfik kepemilikan lahan warga. Pasalnya, dalam mediasi antara Pemkab Muaro Jambi dengan pihak perusahaan tidak melibatkan masyarakat.
Kekecewaan ini disampaikan oleh Dwi dari pihak Walhi yang turut andil dalam penyelesaian persoalan tersebut. Ia mengatakan bahwa kehadiran masyarakat datang ke Kantor Bupati karena sebelumnya dijanjikan untuk rapat dan bertemu dengan pimpinan perusahaan.
Baca Juga : Berlarut-larut, Warga Tuntut Pemerintah Selesaikan Konflik Lahan PT Asiatic dan PT HAL
“Iya hari ini kita datang karena sebelumnya kita mengakhiri unjuk rasa kemarin mau memfasilitasi janji mempertemukan antara masyarakat dengan pihak perusahaan,” sebutnya
“Tapi kalau sekarang prosesnya hanya pertemuan antara perusahaan dan pemerintah saja saya rasa itu fair. Kemudian yang kedua masyarakat juga butuh ketegasan perusahaan, apa maunya perusahaan,” sambungnya
Hasil Rapat
Sementara itu, berdasarkan hasil rapat antara pemerintah dan pimpinan PT BBS yaitu mengadakan rapat pada hari Selasa ini (26/2).
Kemudian dalam kesempatan ini, Fathuri juga menyampaikan bahwa Pemekab Muaro Jambi dalam hal mengambil keputusan ini perlu berhati-hati, Menurutnya biasanya permasalahan mengenai konfilik lahan warga akan ada istilahnya.
Lihat Video : Geger, Pelajar Serang DPRD Kota Jambi
“Biasanya dalam hal seperti ini ada yang numpang di tengah jalan, apalagi masalahnya lahan seperti ini. Ini yang pemerintah kabupaten Muaro Jambi takuti. Makanya perlu berhati-hati untuk mengambil keputusan, makanya di rapat ini lah kita bahas,” terangnya. (Din)