JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahudin Uno dikabarkan telah mengajukan surat keterangan tidak pailit ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Surat tersebut, merupakan keterangan salah satu syarat mendaftarkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, di Pilpres 2019, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
Selain Sandiaga, informasi yang diterima redaksi, ada dua orang yang telah mengajukan surat keterangan tidak pailit. Mereka adalah Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Presiden RI, dan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra.
Sebagaimana diketahui, dalam Peraturan KPU disebutkan, pencalonan presiden dan wakil presiden harus mengajukan sejumlah dokumen seperti surat keterangan tidak pernah menjadi terpidana, surat tanda terima penyerahan LHKPN, dokumen wajib pajak, ijazah, termasuk surat keterangan tidak pernah dalam kondisi pailit.
Namun sayang, terkait itu Sandiaga sampai saat ini belum mau buka suara.
Sebelumnya, Partai Gerindra dikabarkan telah memutuskan memilih Sandiaga Salahudin Uno sebagai calon Wakil Presiden Prabowo Subianto, di Pilpres 2019.
Berita Lainnya : Mengkaji Langkah TGB Selanjutnya
Kabar itu pun diamini Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono kepada telusur.co.id, di Jakarta, Rabu malam (08/08).
“Ya kita memilih Sandiaga. PKS dan PAN sudah setuju,” kata Arief.
Keputusan memilih Sandiaga sebagai Cawapres pun membuat Partai Demokrat selaku koalisi pendukung Prabowo marah.
Berita lain : Mereka Yang Dulu Prabowo, Sekarang Barisan Jokowi
Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief menyebut Sandi menyetor PAN-PKS Rp 500 miliar untuk jadi cawapres Prabowo.
“Sandi Uno yang sanggup membayar PAN dan PKS masing-masing Rp 500 M menjadi pilihannya untuk cawapres,” kata Andi kepada wartawan, sesaat lalu.
“Di luar dugaan kami ternyata Prabowo mementingkan uang ketimbang jalan perjuangan yang benar.”
“Besar kemungkinan kami akan tinggalkan koalisi kardus ini,” kata dia.
Andi menegaskan Partai Demokrat akan fokus di pemilihan tingkat legislatif. Dia menyebut Demokrat tak ingin terjebak di koalisi yang disebutnya koalisi lumpur.
Berita Lainnya : Dari Tugu Pers, Puluhan Wartawan Jambi Tuntut Aksi Kekerasan
“Lebih baik kami konsentrasi pada pencalegan ketimbang masuk lumpur politik PAN, PKS dan Gerindra,” kata Andi.