JAKARTA – Polisi tidur memang sudah menjadi teman akrab pengendara yang ada di Indonesia.
Banyak pengguna jalan yang ngebut di jalanan kompleks atau jalan yang ramai dilalui warga tentu membuat geram banyak orang.
Belum lagi orang tua yang punya anak kecil, tentu tambah khawatir.
Kekhawatiran ini akhirnya mendorong warga untuk menghadirkan tanggul jalan(polisi tidur) di jalan sekitar kediaman mereka.
Tujuannya sudah pasti untuk membuat jera pengendara yang masih berani ngebut di jalan tersebut.
Polisi tidur atau tanggul pengaman jalan memang sangat efektif sebagai solusi masalah tersebut, tapi sayang banyak yang tidak tahu kalau membuatnya punya aturannya sendiri.
Seperti kejadian baru-baru ini Dinas Perhubungan (Dishub) Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, melarang bagi warga yang membuat tanggul jalan alias polisi tidur.
Ternyata keberadaan polisi tidur dianggap menganggu kelancaran arus lalu lintas. Benarkah demikian?
Menanggapi hal ini, Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat, Harlem Simanjuntak pun angkat bicara.
“Untuk polisi tidur tidak boleh sembarangan karena sudah diatur dalam peraturan dan keputusan Menteri Perhubugan Nomor 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengamanan Pemakai Jalan,” kata Harlem kepada GridOto.com di Jakarta, Sabtu (5/5/2018)
Bahkan menurut informasi jika dilanggar, hukumannya adalah sanksi pidana berupa denda Rp 24 juta atau minimal penjara paling lama 1 tahun.
Tapi yang bikin jengkel kalau ukuran polisi tidur yang besar dan jumlahnya banyak.
Laporkan pembuat polisi tidur tersebut dan penjara satu tahun menantinya.
Hal ini tertuang dalam peraturan No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman pidana.
Ada dua pasal yang mengatur tentang hal ini yakni pasal 274 dan 275.
Peraturan mengenai ukuran serta penempatan polisi tidur sudah diatur dalam peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.3 tahun 1994 Pasal 4.
Peraturan ini menjadi acuan untuk membuat polisi tidur yang benar dan aman untuk pengguna jalan.