JAMBI – Usai Gubernur berikan tanggapan soal Ranperda Provinsi Jambi, secara mendadak Fauzi ambil alih paripurna. Padahal, kala itu yang pimpin rapat yakni Edi Purwanto. Tak ayal, hal ini jadi pertanyaan tamu yang hadir. Ada apa ?
Sebagaimana diketahui, rapat paripurna yang dilaksanakan pada Senin (14/09/2020) tersebut adalah tentang dua agenda. Diantaranya, yakni pandangan umum fraksi DPRD dan tanggapan Gubernur terkait 5 rancangan Ranperda Provinsi Jambi tahun 2020.
Mengejutkan, usai gubernur menyampaikan tanggapan atas sanggahan fraksi DPRD Provinsi Jambi, terkait 5 rancangan Ranperda tahun 2020 itu, tiba-tiba mendadak anggota dewan asal Kabupaten merangin Ahmad Fauzi ambil alih paripurna itu.
Baca juga : Dana APBD Jambi, Harusnya Digunakan Sesuai Target, Bukan Pencitraan di Media
Tak ayal, hal tersebut membuat para tamu yang hadir terkejut.
“Maaf pak Gubernur, saya tahu bapak ingin mengejar acara pelantiKAN tim siang ini. Tapi, mohon maaf soal tanggapan dari pandangan Fraksi Demokrat, saya rasa masih jomblang.” Sambarnya, usai Gubernur sampaikan tanggapan di rapat istimewa wakil rakyat itu.
Fauzi juga meminta Gubernur Jambi, memanggil Sekretaris Daerah untuk melengkapi soal tanggapan Pemerintah Provinsi Jambi, atas pandangan Umum fraksi Demokrat tentang Ranperda tersebut.
“Tolong panggilkan Sekda, untuk melengkapi tanggapan atas pandangan umum dari Fraksi Demokrat itu.” Tegasnya seraya menyerahkan rapat paripurna itu pada Pimpinan DPRD Provinsi Jmabi, Edi Purwanto.
Saat Ditemui
Setelah itu, saat ditemui Dinamikajambi.com, Fauzi menjelaskan bahwa selaku Ketua Fraksi Demokrat minta lengkapi tanggapan Gubernur jambi, terkait sanggahan mereka dari fraksi partai yang dikomandoi Susilo Bambang Yudhoyono itu.
“Jadi gini, Fraksi Demokrat mempertanyakan dasar mengapa peternakan itu digabungkan. Disatu sisi, hasil evaluasi beban kerja menunjukkan angka yang mencapai sangat tinggi. 156 kan, sehingga kalau kita totalkan 1.068 di sektor pertanian. Dimana perkebunan 300, dan Ketahanan Pangan kan 256.” Jelasnya.
Tentu, hal ini menjadi pertanyaan besar bagi Fraksi Demokrat. Karena apa yang disampaiakan pemerintah peternakan itu digabungkan karena potensi daerah dirasa kurang pas.
“Karena potensi daerah yang dijawab pemerintah, saya rasa kurang pas. Soalnya potensi kita, saya rasa cukup besar. Dan di Peraturan Pemerintah 18 tahun 2016 pasal 1, urusan pangan itu menjadi penting, urusan wajib.” Terangnya.
Oleh karena itu, pihaknya minta penjelasan lebih jelas lagi dari Pemerintah Provinsi Jambi, terkait hal tersebut. Sehingga nantinya, mereka bisa memahami bagaimana perkembangan selanjutnya.
Lihat juga video : Klik Disini
“Jadi kami minta lebih jelas lagi disampaikan ke Partai Demokrat, supaya kita nanti bisa mempelajari lebih jauh Urgenci nya.” Imbuhnya.
Karena paripurna tentang tanggapan gubernur, terkait terkait hal tersebut sudah lewat. Maka, Fauzi minta diserahkan secara tertulis pada Fraksi Partai Demokrat. (Nrs)