Targetkan 4 Bulan, Sekretaris Pansus BOT: Antara Perubahan Kerjasama atau Pemutusan?

BERITA JAMBI – Guna menyelesaikan persoalan sistem Build Operate Transfer atau BOT, pada 4 perjanjian kerjasama pihak ketiga bersama Pemerintah Provinsi. Belum lama, DPRD Provinsi Jambi bentuk Panitia Khusus (Pansus) BOT Bangun Guna Serah, targetkan 4 bulan perubahan kerjasama.

Sebagaimana di ketahui, polemik sistem BOT di Jambi masih terus bergulir. Bahkan, beberapa bulan lalu, hal ini sempat mengundang perhatian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca juga : Jelang Seleksi CPNS 2021, Kakanwil Kemenkumham Jambi Temui Gubernur

Tak ayal, belum lama DPRD Provinsi Jambi bentuk 2 Panitia Khusus yakni, Pansus Konflik Lahan dan Pansus BOT atau Bangun Guna Serah, soal perubahan kerjasama.

Lebih lanjut, Pansus BOT itu sendiri, diketuai oleh Bustami Yahya, Wakil Ketua Rusli Kamal Siregar dan Akmaluddin sebagai Sekretaris.

Adapun Pansus Konflik Lahan/Agraria di ketuai oleh Wartono Triyankusumo, Abunyani sebagai Wakil Ketua dan Ivan Wirata sebagai Sekretaris.

Saat di konfirmasi Dinamikajambi.com, Selasa (31/08/2021). Akmaluddin, Sekretaris Pansus BOT mengatakan, pihaknya telah menargetkan selama 4 bulan masa kerja.

Di mana, dari rentetan sistem BOT yang menjadi perhatian Pansus yakni, Wiltop Trade Center (WTC), Hotel Ratu, Jambi Bisnis Centre (JBC) hingga Pasar Angso Duo (PT EBN).

“Hari ini, kita sudah lakukan time schedule atau rencana kerja, dengan target 4 bulan. Kedua, kita juga sedang full data, mulai dari perjanjian awal hingga adendum nya,” ungkapnya.

Dengan menargetkan 4 bukan masa kerja Pansus, pihaknya telah menyusun berbagai rencana kerja. Salah satunya, melalui pengumpulan data dan mengulas kembali dokumen-dokumen BOT.

“Setelah itu, kita akan panggil TKKSD atau Tim Kordinasi Kerja Sama Daerah. Kita hearing dengan mereka, kita juga minta keterangan dari pihak ketiga. Setelah full data lengkap, kita juga undang praktisi hukum. Organisasi kemasyarakatan, yang menyerap aspirasi dan pendapat,” jelasnya.

Dinamika Berjalan, Antara Perubahan Kerja Sama atau Pemutusan

Politisi PDI Perjuangan ini juga menambahkan, dari pengumpulan data tersebut. Pada prinsipnya, kehadiran Pansus tersebut guna menyelesaikan polemik sistem BOT di Jambi.

Apalagi, sistem Bangun Guna Serah itu, merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi. Oleh karenanya, di akhir masa kerja Pansus, akan menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi. Di antaranya, mengarah kepada perubahan perjanjian kerjasma ataupun berujung pada pemutusan kontrak.

“Misalnya, ada perubahan perjanjian kerjasama, karena kita menilai misalnya, kekurangan PAD di sana, kontribusinya tidak sesuai dengan kondisi hari ini,” tukasnya.

Lihat juga video : Saling Lempar Gas Air Mata, Demo di Jambi Ricuh

Bahkan, Dewan Dapil Batanghari-Muaro Jambi ini menambahkan, jika ditemukan bukti kuat terjadinya wanprestasi. Tak tanggung-tanggung, pihaknya akan merekomendasikan Pemprov, untuk melakukan pemutusan kerja sama.

“Atau bisa saja yang ekstrim, yaitu pemutusan kerjasama, apabila bukti-bukti perjanjian tersebut di temukan wanprestasi.” tutupnya. (Tr01)

 

Redaksi Dinamika Jambi

Kontak kami di 0822 9722 2033