Tak Hanya Rugikan Buruh, UU Cipta Kerja Juga Ciderai Otonomi Daerah

JAMBI – Polemik UU Cipta Kerja Omnibus Law di negeri ini makin mencekam, aksi unjuk rasa terjadi dimana-dimana. Karena mereka menilai, bahwa Tak hanya rugikan kaum buruh, tetapi UU Cipta Kerja juga ciderai otonomi daerah.

Sebagaimana yang dilihat dari draf Undang-Undang tersebut, UU Cipta Kerja dirasa sangat merugikan kaum buruh. Bahkan juga ciderai otonomi daerah, yang berkelanjutan.

Sejak disahkannya UU cipta kerja justru menjadi problem, hal ini diutarakan oleh “ekonom institunte for development of economic and finance”(INDEF), Bhima yudistira.

Ia mengatakan sejak di terbitkan “omnibus law”, mengundang polemik secara subtantif. Karena pembahasannya yang tidak transparan menimbulkan kegaduhan yang terjadi di kalangan pekerja muslim, sebelum di sahkan UU cipta. Dimana pemerintah harus berkonsultasi dengan pihak-pihak yang terkait, karena menyangkut 130 juta pekerja di indonesia.

Baca juga : Omnibus Law Cipta Kerja, Melahirkan Perbudakan Dalam Profesi

UU cipta kerja (omnibus law) terdiri dari 15 bab dan 174 pasal, yang di dalamnya mengatur mengenai ketenagakerjaan dan lingkungan hidup. Ada juga beberapa pasal UU ketenagakerjaan yang di hapus, yaitu aturan mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak membayar upah sesuai ketentuan. Dihapus lewat UU Cipta Kerja. Penghapusan tercantum dalam pasal 81 angka 29 UU cipta kerja, yang menghapus pasal 91 UU ketenagakerjaan.

Pandangan Islam Terhadap Pekerja

Pandangan islam terhadap pekerja (buruh) beranggapan, bahwa perusahaan dan pekerja memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan kemaslahatan dalam hidup di dunia maupun di akhirat. Buruh bagi perusahaan adalah partner untuk menggapai kemaslahatan hidup, seorang buruh menginginkan untuk memperoleh empat kemaslahatan. Dimana untuk mendapatkan kebahagian spiritual, kebahagian jiwa, upah yang diterima dan kenikmatan pekerja itu sendiri.

Selain itu, Upah memang merupakan insentif yang diperlukan dalam bekerja, karena yang diharapkan dengan upah ini meningkatkan akan lebih sejehtera dan akan bisa beramal lebih banyak. Nabi muhammad saw bersabda : ”Berikan kepada seorang pekerja upahnya, sebelum keringatnya kering,” (HR. Ibnu Majah, sahih). Maksud hadist ini adalah segerakan menunaikan hak si pekerja, setelah selesai bekerja. Begitu juga bisa disebut, kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.

Omnibus law dapat menciptakan job insercurity, yaitu formasi upah minimum dalam rancangan hanya mempertimbangkan pertumbuhan daerah. Bagi daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi positif, maka gaji buruh tetap sama seperti biasa. Apabila daerah yang memiliki pertumbuhan negatif, membuat gaji buruh dibawah upah minimum. Justru ini yang dapat menimbulkan job insecurity banyak pasal-pasal lainnya kluster ketenagakerjaan, yang dilihat satu persatu. Justru tidak mencerminkan hubungan yang baik, bagi perusahaan dan buruh. Dengan diterbitkan UU Cipta Kerja (Omnibus Law), yang dimana pengusaha diuntungkan. Sedangkan buruh dirugikan, terkait hubungan kerja dan pesangon.

Serikat pekerja (buruh) dan organisasi masyarakat sipil menolak keras RUU ini, adanya peraturan baru dianggap merugikan buruh dan berpotensi. Serta melanggar hak asasi manusia, berdampak buruk bagi lingkungan hidup. Sejak disahkan UU Cipta Kerja mengatur waktu kerja lembur 4 jam perhari, dan 18 jam perminggu. Terjadi pembayaran upah berdasarkan waktu bekerja, dan  perubahan pesangon akan menciptakan problem. Selain itu, juga ketidakharmonisan hubungan buruh dan perusahaan

Tuntutan para buruh :

  • Upah minimum
  • Pesangon berkurang
  • Kontrak kerja tanpa batas
  • Outsourcing seumur hidup
  • Baru dapat kompensasi minimal 1 tahun
  • Waktu kerja yang berlebih
  • Hak upah dan cuti di hilangkan
  • Cita-cita pemerintah membentuk UU cipta kerja

Dalam Cita-cita pemerintah dengan membentuk RUU Cipta Lapangan Kerja, adalah meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat kurang lebih 7 juta orang, yang belum mendapatkan pekerjaan atau sedang menganggur. Namun, setiap tahunnya terdapat 2 juta angkatan kerja baru, yang siap memasuki lapangan pekerjaan.

Melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata dalam 5 tahun terakhir, adalah 5% dan 1% pertumbuhan ekonomi, hanya mampu menyerap sebanyak 400 ribu pekerja. Maka harapan pemerintah melalui RUU Cipta Lapangan Kerja ini, adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 6% per tahun, untuk menyerap 7 juta pengangguran serta menyerap 2 juta angkatan kerja baru. Investasi sebagai jalan untuk membuka lapangan pekerjaan, yang lebih banyak menjadi cara pemerintah untuk mencapai target 6% pertumbuhan ekonomi per tahun. Oleh karena itu, diperlukan investasi baru sebesar 4.800 triliun. Karena setiap 1% pertumbuhan ekonomi, membutuhkan 800 triliun.

Jika investasi menjadi salah satu jalan yang dipilih oleh pemerintah

Jika investasi menjadi salah satu jalan yang dipilih oleh pemerintah, maka pemerintah perlu memperhatikan bagaimana investasi tersebut, menyerap tenaga kerja di Indonesia. Tujuan jangka panjang dari RUU Cilaka adalah, Indonesia dapat menjadi negara maju di tahun 2045. Tidak hanya itu, pemerintah Indonesia juga mengharapkan PDB Indonesia mencapai 7 triliun dollar AS. Sehingga Indonesia masuk menjadi negara 5 besar Ekonomi dunia dengan kemiskinan, mendekati nol persen. Patut dipertanyakan selanjutnya terkait rencana investasi besar-besaran di Indonesia, yaitu apakah hak-hak pekerja tetap dapat terjaga melalui RUU Cipta Lapangan Kerja. Ataukah malah menghancurkan para pekerja?

Pemerintah telah menyampaikan RUU Cipta Lapangan Kerja ke DPR RI. Saat ini hanya menunggu pembahasan, agar bisa disahkan. Hal ini memicu berbagai kecaman yang lahir dari pergerakan, dan aksi dari sebagian masyarakat.  Misalnya kelompok pekerja.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam akan menggelar aksi besar-besaran, bila Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja disahkan. KSPI menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang drafnya, telah diserahkan pemerintah ke DPR RI.

Adapun beberapa hal yang disoalkan dalam Omnibus Law sebagai berikut :

  1. Penyusunan RUU yang tidak partipasif

Satuan tugas Omnibus Law yang dibentuk pemerintah bersifat eksklusif, dan elitis. Sehingga tidak mengakomodasi kelompok masyarakat terdampak, atas RUU Cilaka. Tercatat bahwa dari 138 anggota Satgas, sebagian besar berasal dari kalangan pemerintah dan pengusaha.

  1. Ancaman besar kerusakan lingkungan

RUU Cilaka diyakini akan melegitimasi investasi, yang merusak lingkungan dan tidak mensejahterakan masyarakat. Ini terjadi karena pemerintah tidak selektif dalam menarik investasi, yang masuk ke Indonesia. Investor yang masuk berpotensi memperluas eksploitasi sumber daya alam, dan kerusakan lingkungan. RUU Cilaka mendorong percepatan krisis lingkungan hidup, karena investasi yang masuk meningkatkan bencana ekologis, pencemaran dan perusakan lingkungan. Seperti kebakaran hutan dan lahan yang terjadi beberapa tahun terakhir, lubang tambang yang menewaskan puluhan anak, banjir, kekeringan, dan polusi udara.

  1. Sentralisasi perizinan

Dinilai bahwa kebijakan ini ciderai otonomi daerah, yang berjalan sejak reformasi. Beberapa kewenangan perizinan di daerah, yang bakal ditarik ke pusat. Antara lain, kewenangan pemerintah provinsi mengelola mineral dan batubara, termasuk penerbitan perda dan izin. Sentralisasi perizinan ini menjauhkan pelayanan publik, dan menyulitkan penyampaian aspirasi masyarakat.

  1. Kondisi kesejahteraan buruh akan menurun

RUU Cilaka dinilai membuka ruang perbudakan modern lewat fleksibilitas tenaga kerja, dalam bentuk penetapan upah dibawah minimum, per jam, dan perluasan outsourcing. Upah buruh per jam akan sangat kecil, jika dihitung berdasarkan upah minimum provinsi Jakarta 2020 sebesar Rp4,2 juta. Untuk kerja 8 jam per hari, yakni Rp26.250/jam. Bayangkan jika kamu tidak bekerja untuk beberapa jam, karena urusan-urusan lain. Berapa upahmu yang akan hilang?

  1. Izin investasi yang ringan

Perampasan dan penghancuran ruang hidup rakyat atas nama kepentingan pembangunan, ciderai otonomi daerah dan ekonomi berpotensi akan semakin meningkat. RUU Cilaka memberikan kemudahan bagi korporasi, untuk mengeksploitasi ruang hidup rakyat, seperti tanah. Catatan YLBHI tahun 2018 terjadi 300 konflik agraria, di 16 provinsi dengan luas 488 ribu hektar.

  1. Ancaman pemutusan hubungan kerja

Jika RUU Cilaka menghilangkan pesangon bagi buruh yang mengalami PHK, maka pemilik modal semakin mudah melakukan relokasi ke daerah lain, yang upahnya lebih murah. Ini akan memicu terjadinya PHK massal. Selain itu, kemudahan pengusaha untuk merekrut, dan memecat pekerja membuat kondisi kerja semakin buruk. Akibatnya buruh tidak lagi punya daya tawar, untuk memperbaiki kondisi kerja.

Pola pikir umat islam dalam menghadapi problem yang terjadi saat ini, sangat merugikan bagi seluruh rakyat indonesia terutama pekerja (buruh) dan ormas lainya. Peraturan UU Cipta Kerja sangat merugikan, seperti dijajah di negara sendiri, diperlakukan tidak manusiawi. Saya mahasiswa indonesia menolak peraturan Omnibus Law yang disahkan oleh DPR.

Lihat juga video : Geger, Pelajar Serang DPRD Kota Jambi

#Mosi tidak percaya.

PENULIS : MUHAMMAD AJRI

NIM      : C1F019001

PROGRAM STUDI : EKONOMI ISLAM

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI

 

redaksi

Kontak kami di 0822 9722 2033 Email : Erwinpemburu48@gmail.com Ikuti Kami di Facebook, Instagram dan YouTube