BERITA JAMBI – Soroti kebijakan larangan mudik lebaran yang digaungkan oleh Pemerintah, buat Organda Jambi buka suara. Kurang perhatiannya pemerintah terhadap angkutan plat kuning pun, di pertanyakan. Ada apa?
Sebagaimana di ketahui, beberapa waktu lalu Pemerintah melalui Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19, sah mengeluarkan Surat Edaran Larangan Mudik Lebaran 1442 Hijriah, jadi sorotan Organda Jambi.
Baca juga : Larangan Mudik Lebaran 2021, di Jambi Yang Bandel Disuruh Putar Balik
Betapa tidak, dalam edaran itu seluruh moda transportasi tak di perbolehkan beroperasi, mualai dari tanggal 6-17 Mei mendatang. Padahal, perekonomian saat ini masih sulit. Tak ayal, penerintah yang buat kebijakan pun, di tuntun untuk berikan solusi kongkrit, khususnya angkutan plat kuning.
Belum lagi, pemerintah di Jambi selama ini di nilai kurang memperhatikan angkutan plat kuning. Padahal, sama-sama terdampak oleh Pandemi Covid-19.
Oleh karena itu, kebijakan yang di nilai sangat merugikan angkutan darat ini jadi sorotan. Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi Jambi pun angkat bicara, saat di konfirmasi pada Kamis (1504/2021).
Ketua Organda Jambi, Madian Saswadi mengatakan, bahwa hal ini sempat menjadi pembahasan nasional di internal Organisasi, yang berfokus pada angkutan darat ini.
Berita lain : Astaghfirullah, Tabrak Wanita Hingga Tewas, Hamil Muda Lagi
Meski berat, pihaknya tentu akan tetap menerima apa yang menjadi keputusan pemerintah.
Akan tetapi, menurut Pria yang pernah duduk di bangku DPRD Provinsi Jambi ini mengatakan, bahwa pemerintah perlu mengambil sebuah solusi terkait persoalan ini. Bilangnya, selama kurang lebih 2 pekan para pengusaha terutama supir angkutan darat, akan kehilangan mata pencaharian.
“Harapan kita dari larangan operasi ini, Pemerintah harus ada solusi. Apakah itu nanti bentuk bantuan, atau stimulan. Di mana, selama ini kawan-kawan pengusaha angkutan dan para supir belum ternikmati,” ungkapnya.
Bantuan Transportasi Plat Kuning Minim
Untuk itu, dari kebijakan pemerintah yang menghentikan kegiatan dan kerja dari para sopir angkutan ini, untuk bisa memberikan solusi. Bilangnya, jangan cuma kebijakan, yang membuat perekonomian masyarakat tergerus.
Apalagi, Ia melihat bahwa selama ini pemerintah kurang memperhatikan nasib para pekerja angkutan darat. Terlebih lagi, di tengah Pandemi seperti sekarang ini.
Menurutnya, belum usai persoalan dengan merosotnya pendapatan para supir angkutan darat, di tengan pandemi ini. Lalu apa lagi yang akan mereka peroleh, jika di terapkannya kebijakan larangan mudik tersebut. Kecuali, ada solusi yang di tawarkan oleh pemerintah, agar pendapatan para sopir angkutan ini tidak berkurang.
Karena bagaimana pun, hal ini merupakan keadaan berat yang akan di hadapi oleh pengusaha dan supir.
“Selama ini bantuan pemerintah untuk pekerja transportasi itu minim, khususnya plat kuning. Nah kalau untuk plat hitam sudah banyak, dulu berbondong-bondong bantuan bagi ojek online. Kalau untuk plat kuning kan sampai kini belum ada,” tegasnya.
Lihat juga video : Ruang Inspirasi Podcast Gawean Dewan, Kades di Merangin Antri Jadi Bintang Tamu
Untuk itu, Pria yang juga merupakan Politisi Partai PAN ini berharap, agar pemerintah dapat memperhatikan akan nasib para sopir angkutan plat kuning ini. Sehingga, kesejahteraan masyarakat itu lebih terwujud.
Apa gunanya kebijakan di terapkan, jika itu semua malah membuat hidup masyarakat makin melarat.
“Apa salahnya Pemerintah Daerah memberikan bantuan. Misalnya, mungkin selama ini kendaraan mereka banyak yang kredit atau cicil, apa salahnya bantu mereka. Bisa saja kan, bantuan itu buat pembayaran cicilan atau BPKB. Nah itu cukup membantulah,” tambahnya. (Tr01)