JAMBI – Terkait adanya relaksasi membuka ruang Investasi disektor UMKM, yang sampai akhirnya ada isu tukang cukur pun harus dari Asing selama kepemerintahan Jokowi-JK, Ketua Repnas daerah Provinsi Jambi, Deki Yuniato menyampaikan itu hanya sebatas isu, namun kenyataannya tidak disetujui oleh Presiden Jokowidodo.
Hal tersebut, disampaikannya saat ditemui awak media, usai melakukan kunjungan ke Hello Sapa Broni Jambi, Senin (28/1) bersama dengan Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) untuk Jokowi-Ma’ruf.
Sebelumnya, diketahui saat ditanyakan awak media soal selama kepemerintahan Jokowi, itu hampir ada 16 paket ekonomi. Termasuk yang terakhir ada relaksasi untuk membuka ruang Investasi di sektor UMKM, yang awalnya tidak boleh untuk asing, sekarang di kasih ke asing. Sampai ada isu tukang cukur pun, harus dari asing. bagaimana menurut pandangan Repnas Jambi?
Menanggapi hal tersebut, Deki menyampaikan bahwa itu hanyalah semacam isu yang beredar dari kementerian, namun pada kenyataannya tidak terealisasi anak, dan Jokowi pun tak menyetujuinya.
“Kalau kita melihatnya, itu kan sekedar semacam isu yang dilemparkan oleh kementerian. Tapi kan sejauh ini kan, memang realisasinyakan gak dibuktikan. Artinya, tidak disetujui oleh pak Jokowi. Tidak seperti itu ceritanya.” kata Deki.
Selain itu, terkait solusi yang ditawarkan Jokowi aspal dicampur karet, atau industrialisasinya Sandi. Mana yang lebih realistis untuk pengusaha? Dedi menyampaikan lebih bisa direalisasikan apa yang ditawarkan oleh Jokowi, karena menurutnya, beliau sudah terbukti.
“Semuanya kan penawaran yang diberikan oleh putra terbaik Indonesia ini kan, semuanya kan penuh dengan akal sehat. Tapi sejauh ini kan kita melihat bukti, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, mungkin lebih kita bisa kita realisasikan. Karena apa, beliau sudah terbukti. Gitu aja, kalau saya pikir.” paparnya.
Untuk itu, dirinya berharap kedepannya Jokowi dapat melakukan kebijakan yang bisa langsung dirasakan manfaatnya, untuk pengusaha yang ada di Indonesia. Jadi selaku pengusaha yang ada di daerah, bisa merasakan angsung manfaatnya tersebut.
“Contoh dari perizinan, kemudahan perinan dan segalanya macam, nah itu salah satu contoh dari perizinan. Terus terkait pajak, pajak posisi 0,5 persen itu sudah terealisasi.” imbuhnya. (Nrs)