JAMBI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab soal penambangan yang ada di Provinsi Jambi. Ada 8 program KPK, salah satunya terkait perizinan tambang termasuk di Jambi.
Hal ini dikatakan Abdul Haris, Koordinator Wilayah II Kopsurgah KPK RI usai MoU Gubernur dan Bupati/Walikota bersama Dirjen Pajak Sumatera Barat dan Jambi, Senin (26/08/2019) di Kantor Gubernur Jambi, Telanaipura, Kota Jambi.
Abdul Haris mengatakan bahwa status pertambangan Jambi dan Kalimantan masih jauh berbeda. Dimana sebelumnya, KPK menggarap perizinan dan terkait tambang di Samarinda bersama kementrian terkait.
“Terus terang untuk Kalimantan memang sebagian di Kalimantan itu tambangnya luar biasa besar sekali. Kita tau tambang batu bara sama migas disana besar,” katanya.
Berita Terkait : Awasss.. KPK Mulai Turun Garap Perizinan Tambang
Sedangkan untuk Perizinan Tambang di Provinsi Jambi, saat ini KPK masih belum melakukan action langsung kelapangan. Namun kemungkinan, itu menjadi program KPK.
“Kalau di Jambi ini belum kita melakukan action untuk batu bara. Kita bertahap. Karena ada 8 program kami dan mungkin salah satunya nanti ada terkait dengan tambang,” ujarnya.
Meski demikian, KPK bilang Haris, juga sudah mulai melakukan pengecekan masalah perizinan, terutama tambang-tambang liar.
Baca Juga : KPK Temukan Ribuan Perusahaan Tambang Ilegal dan Melanggar Hukum
“Kita sudah mulai melakukan terutama untuk clear and clean terkait dengan perizinan khususnya. Tambang-tambang liar itu mulai kita lakukan dan nanti juga pak Gub juga akan melibatkan mungkin beberapa satgas,” sampainya dalam konferensi pers bersama Gubernur Jambi.
“Karena dibeberapa tambang itukan ada lintas dan disitu ada terkait peranan dari teman kejaksaan, teman kepolisian khusus untuk tambang-tambang liar, kemudian lingkungan hidup, kehutanan dan sebagainya,” lanjutnya.
Untuk sementara waktu, KPK mengaku baru mendorong untuk kegiatan terkait dengan perizinan.
“Kira-kira yang dapat izin itu dalam pembayaran pajaknya dan itu sudah kita lakukan. Nanti action berikutnya mungkin terkait dengan tambang-tambang liar. Nanti kita kerjasama secara terintegrasi dengan aparat terkait,” sebutnya. (Erw)