PSU Perdana di Pilgub Jambi, Tokoh Pemuda Jambi Pertanyakan Kinerja KPU

BERITA POLITIK – Prahara Pilgub Jambi di Mahkamah Konstitusi, akhirnya di putuskan untuk di lakukan Pungutan Suara Ulang atau PSU, Tokoh Pemuda Jambi soroti kinerja KPU.

Hal ini seperti yang di sampaikan Said Pariq, saat di konfirmasi Dinamikajambi.com, Selasa (23/03/2021) melalui selulernya.

Baca juga : Sah, Putusan MK Pilgub Jambi Dilakukan PSU

Sebelumnya, dalam amar putusan MK pada sidang yang di lakukan pada Senin (22/03/2021) kemarin, sengketa Pilgub Jambi yang dibawa ke jalur hukum tertinggi dan terikat itu, akhirnya dinyatakan PSU.

Dalam putusan tersebut di sampaikan hakim MK, bahwa Pilgub Jambi yang di selenggarakan pada 9 Desember 2020 kemarin, di lakukan PSU di 5 Kabupaten Kota di Provinsi Jambi.

Di mana, paling tidak ada 88 TPS yang tersebar di 5 Kabupaten di Provinsi Jambi ini, seperti Muaro Jambi, Batanghari, Tebo, Kerinci dan Sungai Penuh di lakukan PSU.

Keputusan yang di ambil MK, tentu bukan tanpa alasan. Betapa tidak, seperti yang di sampaikan hakim dalam sidang, bahwa pihaknya menemukan indikasi pelanggaran Pemilu dalam Pilgub Jambi. Baik yang di lakukan oleh pihak penyelenggara, maupun dari jumlah mata pilih yang di nilai tidak sesuai seperti yang di sampaikan pemohon.

Tak ayal, buntut dari putusan MK yang PSU kan Pilgub Jambi ini, membuat Tokoh Pemuda Jambi angkat bicara dan pertanyaan kinerja KPU Provinsi Jambi.

Benar saja, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan dalil hukum yang di sampaikan oleh penggugat MK pun membuat putusan.

Lembaga hukum tertinggi di Indonesia ini, menolak hasil perolehan suara di 88 TPS, sebagaimana yang di laporkan oleh KPU.

Alhasil, PSU yang tersebar di 5 Kabupaten/Kota tersebut, di beri tenggang waktu oleh MK, untuk penyelenggara 60 hari kedepan.

Tentunya, secara tidak langsung membuat masyarakat Jambi, Wabil khusus para pemuda, sontak mempertanyakan profesionalitas pihak penyelenggara. Dalam hal ini, yakni KPU yang ada di Provinsi Jambi.

Harus Terima Putusan MK

Said mengatakan, amar putusan MK tersebut harus di terima secara legowo oleh semua pihak. Namun, di sisi lain Ia menyoroti mekanisme Pilkada periode ini, yang di nilai mengalami kemunduran.

Sebab, menurut Ketua Korps Alumni KNPI Jambi ini, 5 dari 11 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi di tetapkan PSU, adalah sesuatu yang janggal. Karena hampir setengah daerah di Jambi, di lakukan Pungutan Suara Ulang.

Apalagi, PSU Pilgub Jambi atau dalam proses Pilkada di Provinsi Jambi ini, baru kali pertama di lakukan PSU.

“Kalau misalkan PSU hanya di gelar di 2 Kabupaten/Kota, hal ini masih wajar untuk di maklumi. Tapi, kalau sudah 5 dari 11 Kabupaten/Kota, itu artinya sosialisasi yang di lakukan KPU atau penyelenggara dapat di katakan gagal. Ini kali pertama sepanjang sejarah Jambi, PSU hampir seluruh luas wilayah Provinsi loh,” tegasnya.

Waktu 60 Hari

Di samping itu, Said juga menyoroti waktu 60 hari yang di berikan oleh MK Kepada penyelenggara. Menurutnya, waktu tersebut di nilai terlalu singkat, bagi KPU untuk melaksanakan PSU di 88 TPS di Jambi.

Tak tanggung-tanggung, Ia pun kembali mempertanyakan apakah KPU siap dan sanggup, mempersiapkan semuanya dalam kurun waktu 60 hari itu?

Sebab, Ia menuturkan bahwa proses PSU nantinya tentu akan di mulai lagi dengan membentuk kembali organisasi-organisasi kerja KPU, yang bersifat Ad Hoc atau sementara. Salah satu contoh yakni perekrutan PPK, KPPS dan sebagainya.

Oleh karena itu,  sebagai solusi yang di tawarkan untuk KPU, agar dapat melibatkan peran dari pihak-pihak luar untuk bersinergi dalam mengsukseskan proses PSU tersebut.

“Sekarang ini kinerja KPU di pertanyakan. Maka, saran saya kedepan jangan ada ego. Oh kami penyelenggara, oh ini ranah kami. Tidak begitu,” imbuhnya.

Terlepas dari itu, Ia juga menghimbau agar kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi KPU, agar tidak terjadi lagi hal semacam ini dalam pelaksanaan Pilkada selanjutnya.

Lihat juga video : Bupati bilang sudah, BPBD Sebut Nunggak honor posko Covid-19 di Merangin

Karena, baginya selain proses yang menyita banyak waktu, juga dapat menghambat pembangunan di Provinsi Jambi. Hal ini, jika terlalu lama di isi oleh Pejabat sementara dan sebagainya.

“Libatkan para ahli. Misal, perguruan tinggi yang kredibel memiliki kemampuan di bidang politik. Ini adalah persoalan hajatan orang banyak, jangan ada bahasa ego sebagai penyelenggara,” tegasnya, seraya menutup sesi wawancara. (Tr01)

Redaksi Dinamika Jambi

Kontak kami di 0822 9722 2033