Masalah Angraria di Jambi Tak Kunjung Usai, SAD dan Petani Akan Gelar Aksi ke Jakarta

JAMBI – Ratusan perwakilan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) dan Petani Jambi, memulai aksi jalan kaki kurang lebih 1000 Kelimeter (KM) dari Jambi menuju Jakarta.

Aksi ini melintasi sedikitnya 20-an Kota/Kabupaten di sepanjang Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Tangerang dan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.

Diketahui, aksi tersebut dimulai dari depan Kantor Gubernur Jambi, Rabu (28/8) dan akan diakhiri di Gedung Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Jalan kaki yang digelar SAD dan Petani Jambi ini merupakan satu contoh kecil, dari banyaknya konflik agraria di Provinsi Jambi.

Dari pernyataan sikap yang disampaikan, mereka menyebut Konflik tersebut sudah berlangsung selama 33 tahun, dengan PT. Bangun Desa Utama (BDU) yang berubah menjadi PT. Asiatic Persada, PT. Agro Mandiri Semesta (AMS) dan sekarang menjadi PT. Berkat Sawit Utama (BSU) sejak tahun 1986 lalu. Akan tetapi hingga saat ini tak kunjung selesai.

Berbagai jalan sudah ditempuh oleh SAD dan Petani Jambi, agar penyelesaian konflik te sebut dapat diselesaikan. Mulai dari negosiasi, aksi masa, hingga aksi penduduk.

Seperti pada tanggal 29 Maret 2016 lalu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, mengeluarkan Surat Intruksi nomor 1373/020/III/2016, perihal penyelesaian masalah SAD 113 di Jambi, yang mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 2015, tentang tata cara penetapan hak komunal, atas tanah masyarakat hukum ada dan yang berbeda dalam kawasan tertentu.

Dengan prinsi tersebut, langkah-langah penyelesaian yang sudah dibuat hingga kita tak kunjung terselesaikan juga. Oleh karenanya, hak itu mendorong SAD dan Petani Jambi, ini menggelar aksi di depan kantor Gubernur Jambi tadi pagi, sekitar pukul 10.00 wib.

Dikatakan Amirudin Todak selaku Koordinator Lapangan mengatakan, bahwa mereka akan berangkat ke usai shalat Dzuhur nanti, jika tidak ada sulusi dari pemerintah.

Dalam aksi tersebut juga, nanti diperkiraan sebanyak 800 Kartu Keluarga yang akan berangkat ke Jakarta, tanpa persiapan makanan apapun.

“Ya ini akan kita mulai setelah shalat Dzuhur nanti, engan perkiraan selama 42 hari. Untuk persapan makanan tidak ada,” katanya.

Namun, meskipun begitu kemungkinan keberangkatan mereka akan tertunda, jika memang ada sulusi dari pemerintah.

“Kita tidak membatalkan, tapi ini bisa tertunda. Namun kami akan tawarkan solusi, kalau memang mau mediasi. Sulusi pertama, kami minta jaminan hukum kepada 846 KK, didukui di titik 3550 Ha lahan. Karena sampai hari ini kita tidak tahu, dimana titik-titik tersebut. Yang ketiganya, kita minta penghidupan disana sampai 3350 benar-benar disertifikatkan.” paparnya.

Amirudin mengatakan, jika solusi yang ditawarkan tersebut tidak ada tanggapan, maka aksi jalan kaki itu akan dilaksanakan, dengan batasan waktu yang tidak ditentukan, hingga ada tanggapan dari Presiden.

Ia menyebut, bahwa hingga saat ini tidak ada perusahaan yang berani mengeluarkan Peta HGU itu, sejak tahun 1986 hingga sekarang.

“Sampai hari tidak ada perusahaan yang berani mengeluarkan Peta HGU yang tahun 1986 tersebut, hingga sekarang.” imbuhnya.

Oleh karena itu, aksi jalan kaki mereka nanti, dapat berlanjut dan benar-benar didengar presiden, dan permasalah agraria tersebut dapat terselesaikan.

“Harapan kita, perjalanan ini akan berlanjut sampai benar-benar Presiden yang mengucapkan, bahwa percepatan permasalah agraria ini tertuju untuk masayarkat yang hak nya diambil.” tandasnya.

(Nrs)

Redaksi Dinamika Jambi

Kontak kami di 0822 9722 2033