MUARO JAMBI – Polemik Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Muaro Jambi terus berlanjut. Belum adanya titik terang dari pihak terkait, membuat perwakilan 7 desa dari sejumlah kecamatan yang dinyatakan tidak lulus mendatangi DPRD Muaro Jambi. Kepada Komisi A, perwakilan meminta fasilitasi wakil rakyat untuk transparansi dan kejelasan Pilkades dan penyelenggaraan yang dinilai tidak sesuai peraturan.
Hal ini terungkap dalam konfrensi pers sejumlah bakal calon Kepala Desa (Kades) , Senin (14/3) siang di kawasan Mendalo Darat. Mereka meminta penjelasan terkait penyelenggaraan Pilkades di 7 desa seperti Mendalo Darat, Talang Kerinci, Petaling Jaya serta Pematang Raman.
Yulianto, bakal calon kades Mendalo Darat menjelaskan dari diberikannya surat keputusan yang menyatakan dirinya tidak lulus pada 29 Februari lalu, hingga saat ini belum mendapatkan kejelasan dari pihak panitia terkait ketidaklulusan tersebut.
“Kami minta peninjauan ulang dan evaluasi surat keputusan nomor 414.4/BPM/2016 Panitia Kabupaten Muaro Jambi tentang hasil seleksi tambahan bakal calon kepala desa,” katanya.
Menurutnya ada beberapa kejanggalan yang ditemukan pada saat proses seleksi. Di desa Mendalo Darat bahkan persyaratan mengaji bahkan tidak dilaksanakan. Padahal, berdasarkan Perbup hal itu jadi salah satu persyarakat. Peserta malah diberikan surat dan tidak perlu mengikuti persyaratan itu. Selain itu, pihaknya juga menduga adanya unsur politik dalam pemilihan kepala desa.
“Kita harapkan pada mediasi nanti ada kejelasan. Jika temuan ini terbukti kita inginkan semua calon diikutkan dalam Pilkades atau pelaksanaan pilkades ditunda hingga 2017 mendatang ” tandasnya.