BERITA MERANGIN – Berbagai kalangan menyayangkan lulusnya tenaga honorer non guru lulus seleksi PPPK Guru di Merangin. Terlebih kepsek dan guru yang telah mengabdi belasan tahun.
Setelah diungkap satu persatu, kelulusan PPPK Guru di Merangin ini mengungkapkan berbagai kebobrokan. Ada yang tak pernah mengajar, tiba-tiba lulus seleksi PPPK.
Ada yang mengundurkan diri jadi guru, kemudian bergabung ke Samsat Merangin, namun lulus dalam seleksi.
Pun demikian, salah satu staff atau tenaga honorer di Dinas Sosial kabupaten Merangin juga lulus seleksi P3K guru.
Kepala Dinas Sosial Merangin Elvis Suryadinata di konfirmasi membenarkan hal itu. Elvis mengakui telah memanggil yang bersangkutan.
Baca Juga : Kisruh PPPK Guru di Merangin, Ombudsman : Jangan Diam
“Sudah kita panggil dan dia (USM, red) mengaku honorer di dua tempat, di Dinas Sosial sebagai penjaga makam pahlawan dan guru TKS sejak 2016, saya juga baru tahu karena setelah lulus P3K dia melapor, jadi ntah siapa yang salah,” kata Elvis.
Setelah DPRD Merangin bersuara, kini suara dari sekolah mulai muncul. Tak hanya guru yang telah belasan tahun mengabdi ikut berkomentar, tapi turut pula kepala sekolah.
Kecam ‘Guru Siluman’
Salah satu Kepsek turut berkomentar pada Media ini terkait kisruh PPPK di Merangin. Ia sangat menyayangkan jika ada ‘guru siluman’ yang lulus seleksi.
“Jangan hanya cuma mengandalkan terdaftar di Dapodik dan bisa ikut seleksi P3K, apalagi guru kelas dan wajib masuk tiap hari. Semua guru punya daftar nilai, pasti ketahuan tulisan baru atau lama,” ujarnya sembari minta namanya tidak ditulis, Jum’at (5/1/2024).
Sebagai pimpinan sekolah, tentu Ia merasakan bagaimana para guru yang mengabdi untuk masa depan bangsa, malah kalah dengan dugaan kecurangan tersebut.
“Kasian guru yang belasan tahun dan benar-benar mengajar dan mengabdi tapi tidak lulus. Kalau di dapodik ada nama mereka, mudah untuk membuktikan. Kalo mereka memang benar ngajar dan jadi guru, seperti absen siswa, buku nilai siswa, nanti kelihatan yang baru buat tentu beda,” pungkasnya.
Sebagai informasi pengumuman seleksi P3K, beberapa dugaan kecurangan mulai mencuat. Seperti tenaga honorer di Kantor Bupati Merangin, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, UPT Samsat Merangin bahkan tak penah menjadi guru honorer lulus P3K karena terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan dianggap syarat menjadi peserta seleksi P3K guru.
Pj Bupati Merangin sendiri, merespon cepat kisruh ini dengan memanggil OPD terkait. Namun sayangnya, setelah dipanggil bupati, Disdikbud malah tak tau status salah satu staf mereka yang lulus.