INDONESIA dengan jumlah penduduk 265 juta jiwa tersebar di 34 provinsi seluruh wilayah kepulauan. Indonesia sudah merdeka 73 tahun yang lalu, melalui perjuangan para pahlawan terdahulu. Pemimpin silih berganti dengan dalih kesejahteraan rakyat, suara dikemukakan bak seperti sama-sama menderita dengan masyarakat desa.
Indonesia saya katakan mundur bukan karena permasalahan, akan tetapi karena kesalahan. Kesalahan ambil keputusan, kesalahan kepentingan, kesalahan kebijakan setiap wilayah. 10.000 pemimpin Indonesia tak bisa berikan solusi.
Indonesia masih membutuhkan pendidikan yang normal dengan pendekatan-pendekatan melalui norma-norma setiap wilayah. Namun konsep pendidikan nasional menuntut elemen pendidikan menguasai bahasa asing, teknologi berkembang, sehingga wadah pendidikan Indonesia pada daerah tertingal dan terkebelakang menjadikan hal tersebut sebuah ancaman yang sangat menakutkan.
Padahal elemen pendidikan tidak buta, tidak tuli dan tidak kaku dengan tantangan dunia akan tetapi Indonesia masih memiliki masalah perekonomian, sehinga pemenuhan kebutuhan pendidikan menjadi alasan tidak tercapainya standar yang di terapkan pada wadah pendidikan di kota maju.
wilayah Indonesia yang sangat luar yang dipimpin oleh 1 presiden dan 1 wakil presiden beserta kabinet yang besar, diharapkan oleh masyarakat menjadi pemandu bukan malah mengadu kepada masyarakat, pemerasan melalui kebijakan sangatlah leluasa di ambil oleh berbagai elemen pemerintahan.
Seakan semua sudah bepihak kepada masyarakat, 34 gubenur dan 34 wakil gubenur yang juga sudah berjanji akan menjadi pelayan masyakarat tak terbukti oleh masyarakat. Bahkan kedatangan para pelayan masyarakat kepelosok pemukiman disambut seperti orang yang siap memberikan solusi, seperti itulah masyarakat mengharapkan hadirnya para pemimpin.
Jumlah 416 bupati dan 416 wakil bupati yang memimpin wilayah bagian otonom pada tiap provinsi dan juga 98 wali kota serta 98 wakil wali kota, masyarakat tidak buta melihat kemewahan para pemimpin daerah.
Janji pemerataan ekonomi disetiap sektor dan tahunnya tak tertunaikan, malah berujung pada pemimpin yang korupsi duit masyarakat. Kesehatan masyarakat dibeberapa daerah terganggu bukan kerena tidak siap hidup mandiri, akan tetapi kemandirian masyarakat yang dijanjikan malah beralih ketangan pemangku jabatan.
Masyarakat bosan dengan para pemimpin yang hanya untuk mewujukan mimpinya sendiri. Kita ketahui Indonesia juga memiliki kepala desa dengan jumlah 74.959 di seluruh wilayah Indonesia yang juga bagian dari simbol pembangkit kesejahteraan rakyat malah berdalih menyalahkan pemerintahan pusat, masyarakat tidak lagi buta.
Mereka tau bahwa pemerintahan pusat mengucurkan dana pembangunan desa dari berbagai sektor di berikan setiap tahunnya. Namun kondisi yang di sebut sebagai solusi menjadi pembangunan rumah pribadi dan lahan pekerjaan sanak famili.
Masyarakat dibilang tidak bisa di atur, namun yang kita tahu pemimpin yang tidak siap mengatur, kesiapan strategi dan kematangan konsep dalam pemberdayaan masyarakat bukan tugas masyarakat akan tetapi itu lah amanah yang titipkan oleh masyarakat yang sedikit kerbelakangan pendidikan dan juga bagian yang kurang beruntung dari sisi ekonomi.
Saya sampaikan seharusnya kita bekerja bukan atas azas jabatan, akan tetapi bekerjalah dengan amanah. Masyarakat desa sangat menunggu gagasan yang berpihak kepada kerja bersama dan kepentingan di atas kebutuhan masyarakat.
10.000 pemimpin Indonesia gagal membawa amanah masyarakat kepada ranah kesejahteraan ekonomi, kepada keselarasan pendidikan dan pemerataan pelayanan kesehatan yang masyarakat dambakan disetiap pergantian pemimpin, baik di nasional maupun di daerah sekalipun.
Kita ketahui menjadi pemimpin masyarakat artinya waktu mau milih masyarakat, jangan manfaatkan jabatan hanya untuk kepentingan di periode tahun depan, program tak terjalankan malah dijadikan janji tahun depan. Kita ketahui badan legislatif Indonesia melalui DPD RI dengan jumlah 136 dengan jalur pemilihan independent yang mewakili 4 orang di setiap provinsi di Indonesia yang juga memiliki leluasa dalam pengambilan kebijakan dan hak program kesejahteraan masyarakat yang kita ketahui milyaran rupiah yang hari ini tak terbukti ditengah masyarakat kecuali keluarga dan wilayah pemilihan.
Dewan perwakilan rakyat baik di nasional maupun di daerah kita ketahui jumlah pimpinanya sanggat banyak sekali. Terbagi di berbagai komisi. Dengan jumlah DPR RI 560 Kursi dan jumlah DPRD Provinsi dengan jumlah 55 kursi dikali 34 provinsi dan jumlah kursi DPRD kabupaten dan kota ribuan kursi pemangku amanah masyarakat.
Masyarakat Indonesia sudah memilih 10.000 pemimpin secara langsung di TPS masing-masing di seluruh wilayah Indonesia. Namun kita ketahui hanya beberapa kepala daerah yang menyampaikan suara masyarakat kepada keputusan musyawarah besar, tetapi sebagian besar lainya tidak berpihak kepada masyarakat.
—-Vovvy Z, Mahasiswa UNP asal Tebo, Jambi—–
Penulis aktif di Komunikasi Anti Korupsi UNP