JAMBI – Forum Group Discussion (FGD) ‘Peran Pers, Pengaruh Politik dan Netralitas Media’, menampilkan nara sumber pertama yakni Direktur Pusat Kajian Demokrasi dan Kebangsaan (Pusakademia) Bahren Nurdin.
FGD Peran Pers, Pengaruh Politik dan Netralitas Media ini, di gelar Direktorat Intelkam Polda Jambi di hotel Shang Ratu, Selasa (23/11/2021).
Bahren Nurdin mengangkat tema, ‘Peran bersama mewujudkan pemilu subsantif melalui voter education’. Ia menyampaikan peran penting pers dalam mengawal pemilu. Khususnya menjaga netralitas, seorang jurnalis dalam hal pemberitaan.
Baca juga : 13 Pejabat Eselon II Pemprov Jambi Di lantik Hari Ini, Berikut Nama-Namanya
“Masa depan itu di bentuk oleh apa yang teman-teman lakukan hari ini, bukan besok-besok. Jadi semua itu, bagaimana menjalani proses dan berkontribusi. Pemilih cerdas lah yang akan menciptakan pemimpin yang berkualitas,” ujar Bahren Nurdin.
Pers, tambah Bahren Nurdin, lewat pemberitaannya menjadi satu-satunya pihak yang bisa masuk ke semua lini pemilih. Mulai dari kalangan remaja, laki-laki, perempuan, pekerja dan lainnya.
“Jika rakyat betul-betul ingin mendapatkan kedaulatan dengan seluas-luasnya, maka jangan serahkan prosesnya hanya kepada penyelenggara pemilu.”
“Oleh karena itu, rakyat harus berjuang. Kawan-kawan pers harus berjuang lewat pemberitaan yang akan mengawal pemilu sehingga akan tercipta pemilu yang demokratis.”
“Untuk itu Saya katakan, peran media sangat besar dalam memberikan pendidikan politik dengan memberikan informasi kepada masyarakat luas, karena bisa masuk ke mana saja,” ujar Bahren Nurdin.
Penyampaian Ketua AJI
Sementara, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) provinsi Jambi Ahmad Riki Sufrian menyinggung masih adanya media dan jurnalis yang terkadang berafiliasi dengan parpol dan calon kepala daerah dalam pemilu.
Dalam catatan AJI, kata Riki, tantangan etik pers di tahun politik di antaranya aspek keberseimbangan, keterlibatan jurnalis, keterlibatan pemilik media sampai intervensi parpol dan kandidat.
“Sebagai wartawan, memiliki tanggungjawab kepada masyarakat dengan berpegang teguh dengan kebenaran,” ujarnya.
Nara sumber lainnya yakni Ketua Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (Kopipede) provinsi Jambi, Mohammad Farisi mengangkat tema integritas partai politik (parpol). Ia mengingatkan fungsi parpol sebagai kaderasasi, penampung aspirasi rakyat dan pendidikan politik.
Farisi pun menyinggung pentingnya sebuah parpol memperhatikan komponen dan variabel Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Diantara variabel itu yakni kode etik, keuangan parpol, rekrutmen, kaderisasi dan demokrasi internal parpol. Dirinya pun berandai-andai jika SIPP ini dimasukan dalam UU parpol.
“Persoalan integritas parpol diantaranya ketiadaan standar etik parpol, tantangan demokrasi internal, problematika kaderisasi dan rekrutmen serta problematika pendanaan parpol,” ujar Farisi.
Ketua Panwaslu Kabupaten Muarojambi Yusuf sebagai pembicara terakhir mengatakan, pers juga bisa sebagai pengawas pemilu. Bahkan mengawasi Panwaslu dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu.
Pengawasan Partisipatif
Bentuk pengawasan partisipatif, tambah Yusuf di antaranya tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu, serta bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas. Terakhir, mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggara pemilu.
“Peran pengawasan partisipatif dalam pengawasan pemilu, di antaranya dengan memberikan informasi awal. Mengawasi atau memantau serta mencegah pelanggaran.”
“Dan di harapkan teman-teman media dalam memberitakan harus sesuai fakta. Sehingga penyelenggaraan pemilu berjalan baik dan lancar,” ujarnya.
Rangkaian FGD yang di ikuti 25 jurnalis ditutup Wadir Intelkam Polda Jambi AKBP Safi’i Bagus Santoso. Ia mengucapkan terima kasih kepada nara sumber dan seluruh peserta FGD.
“Terima kasih kepada para nara sumber. Harapan Kita bersama ke depan kegiatan ini tetap di laksanakan,” ujarnya singkat.