JAWA BARAT – Gubernur Jambi, Dr Drs H Fachrori Umar, M Hum menandatangani Kesepakatan Kerjasama Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Fachrori teken 8 naskah perjanjian kerjasama Jambi dan Jabar.
Bertempat di Gedung Pakuan Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat, Bandung, Kamis (12/3) penandatanganan dilakukan.
Kerjasama tersebut meliputi Kerjasama 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni 1.Inspektorat, 2.badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), 3.Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), 4.Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), 5.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 6.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), 7.Dinas Kehutanan, dan 8.Biro Pembangunan dan Kerjasama.
Ada 8 naskah perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh OPD kedua provinsi, : 1.Misi dagang komoditi unggul daerah, 2.Pengembangan sektor energi dan SDM, 3.Pembangunan kehutanan, 4.Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan inovasi, 5.Penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II, 6.Peningkatan kapasitas pengelolan pendapatan dan retribusi. 7.Layanan konsultasi pengaduan, dan 8.Replika aplikasi perjalanan dinas luar negeri.
Fachrori mengapresiasi Gubernur Jawa Barat dan jajarannya atas kesepakatan kerjasama yang terjalin, dan berharap agar berkelanjutan.
“Kerjasama yang kita lakukan merupakan bagian dari upaya kita untuk meningkatkan pembangunan Provinsi Jambi, demi kemajuan Provinsi Jambi. Kerjasama ini untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki Provinsi Jambi, baik Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptekin),” ujar Fachrori.
Selanjutnya, Fachrori minta seluruh OPD yang telah melakukan penandatanganan kerjasama bisa dengan cepat menjabarkan kerjasama dalam wujud implementasi (pelaksanaan) hal-hal yang dikerjasamakan.
“Saya berharap kerjasama ini benar-benar bermanfaat, bisa mendorong kemajuan Provinsi Jambi, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi,” ungkap Fachrori.
Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya sedang mengalami transformasi, yakni dengan banyaknya menggunakan teknologi dalam melaksanaan fungsi pemerintahan.
Selama 16 bulan belakangan banyak beralih ke teknologi ternyata bisa menambah produktivitas kinerja pemerintahan Jabar, salah satunya pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa melalui Tokopedia dan aplikasi lain.
“Kita tidak harus membuat aplikasi, tinggal titipkan ke e-commerce, dan peningkatan pendapatan dari pajak bisa berlipat-lipat, hanya karena kita mengubah cara,” ujar Ridwan.
Desa Digital Jabar
Akhir-akhir ini Pemprov bisa lebih tenang setelah dibentuknya Unit Anti Hoaks. Selain itu, Ridwan Kamil menyampaikan salah satu programnya yakni Desa Digital, dimana tiap desa dibantu 1 unit computer dan difasilitasi dengan aplikasi e-commerce, sehingga semua desa bisa memasarkan produk-produknya secara online.
Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa dengan program Desa Digital dan berbagai teknologi yang digunakan dalam mendukung pemerintahan terbukti bisa menurunkan kemiskinan. Tahun lalu merupakan penurunan kemiskinan tercepat se Indonesia, dari 7,25 % menjadi 6,82 %
Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi Jawa Barat, H.Daud menyampaikan, Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Provinsi Jambi telah berlangsung sejak tahun 2017, dengan ruang lingkup e-samsat, SKP online, dan periizinan yang sudah berakhir tahun 2019, dan sekarang diperpanjang dan sektor Kerjasama diperluas, sebagai upaya melakukan percepatan pembangunan.
Ruang lingkup replikasi Kerjasama Jambi dan Jabar adalah Kelautan dan Perikanan, tenaga kerja, perkebunan, kehutanan, pertanian, perindustrian dan (perdagangan), energi dan sumber daya mineral, pengembangan sumber daya aparatur, pengembangan pelayanan publik, pendapatan daerah, teknologi informasi, dan penelitian dan pengembangan daerah.
Peninjauan Command Center Pemprov Jawa Barat.
Sebelum penandatanganan kesepakatan kerjasama dilakukan, rombongan Pemerintah Provinsi Jambi yang dikoordinir oleh Asisten Sekda Bidang Ekbang dan Kessos (A2) meninjau Command Center Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dioperasikan oleh Dinas Kominfo. Command Center tersebut digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengkomunikasikan, mengkoordinir, dan memonitor berbagai hal di Jawa Barat dengan menggunakan aplikasi teknologi dengan tampilan 4 unit monitor yang sangat besar, termasuk diantaranya mengkoordinir upaya pencegahan penyebaran Virus Corona (Covid-19).
Setelah penandatanganan kesepakatan kerjasama, Agus Sunaryo dan rombongan meninjau display Dekranasda Jawa Barat. (Hmsprov)