BERITA MERANGIN – Mencuatnya polemik Satpol PP Merangin menjadi perhatian khusus dewan. Selain telah memanggil Kepala Satpol PP Merangin, keputusan PHK itu harus ditolak.
Dinilai terbungkus dendam atas protes dan demo lewat seleksi Satpol PP, memicu ketidakpercayaan kepemimpinan Shobraini di Satuan Pol Pamong Praja (Satpol PP) Merangin.
Selain seleksi tersebut, alasan anggaran menyulut protes keras dewan salah satunya, Hasren Purja Sakti. Menariknya Hasren pernah mendemo Shobraini kala menjabat di Kabupaten Bungo.
Jika Shobraini terdepak usai didemo anggota Satpol PP Bungo, sebaliknya Hasren dipercaya rakyat duduk di DPRD Merangin.
“Saya tidak sepakat dengan dirumahkannya tenaga kontrak di Pol PP. Mereka itu sudah ada dari 2007, sudah lama sekali,” protes Hasren, Rabu (18/1/2024) siang.
Tidak Ada Alasan Dirumahkan
Anggota dewan dari Partai Perindo itu menilai, tidak ada alasan untuk dirumahkan. Pasalnya, DPRD lewat Badan Anggaran (Banggar) sudah mengalokasikan hal itu.
“Tidak ada alasan untuk dirumahkan. Kita sudah anggarkan untuk itu,” katanya dengan nada tinggi.
Baca Juga : Saat Banggar Anggaran Satpol PP Merangin 338, Kenapa Sekarang 250 Personil?
Dengan alokasi anggaran dan pengadian tersebut, tentu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini patut jadi pertanyaan. PHK Satpol PP Merangin ini bakal menambah angka pengangguran di Kabupaten Merangin.
“Maka dari itu, saya secara pribadi menolak untuk dirumahkan seluruh anggota Pol PP,” katanya.
“Diminta untuk kembali diperpanjang,” sambungnya Hasren Purja Sakti.