BERITA MERANGIN – Dewan minta kisruh PPPK Merangin agar dibuka dan diketahui publik. Dewan ingatkan kezoliman.
Usai rekomendasi Komisi II yang meminta dibatalkan lulusan PPPK Guru di Merangin yang terindikasi kecurangan, BKN hari ini hadir di Merangin.
Namun belum terkonfirmasi, apakah terkait kisruh PPPK Merangin, kehadiran Kepala BKN Regional VII Palembang itu.
Namun ganjilnya, BKN malah melakukan pertemuan dengan Sekda, BPKSDMD dan para honorer lulusan PPPK yang terindikasi curang di Rumah Dinas.
Hingga pukul 18.30 Wib, pertemuan masih berlangsung di Rumah Dinas Sekda yang berada tepat di depan Rumah Sakit Umum
Baca Juga : BKN Ke Merangin, Temui Sekda dan Honorer PPPK di Rumah Dinas Sekda
“Buka terang benderang. Buka seterang-terangnya agar masyarakat juga tau. Mana yang hak, mana yang batil,” tegas Nasihin, anggota DPRD Merangin, Rabu (10/1/2024) sore di depan RSUD Kol Abundjani.
“Kalau memang itu curang, ya anulir,” tambahnya.
Baca Juga : Pj Bupati Merangin Sikapi PPPK Guru, Ancam Batalkan Hasil
Bilangnya, tidak semua harus dianulir. Cukup pada mereka yang terindikasi kecurangan.
“Bagi yang ketauan, ya sudah. Sesuai komitmen kami Komisi II, selesaikan itu. Bersihkan itu. Kasian honor-honor lain yang sudah mengabdi lama,” tegasnya.
Ketua DPC PKB Merangin itu menyayangkan, jika seleksi mengugurkan mereka yang sudah lama mengabdi.
“Banyak orang yang butuh pekerjaan untuk itu. Jangan yang bukan pada porsinya, dia malah mendapatkan yang bukan haknya,” katanya.
“Ada nuansa zolim. Kasian buat mereka,” tutupnya.
Sebagaimana diketahui, ada 10 nama yang terindikasi curang. Diantaranya, bukan honorer guru, dan ada operator sekolah.
Terpantau seperti honorer Satpol-PP, Samsat, Dinas Sosial dan sebagainya.