SAROALNGUN – Bupati Kabupaten Sarolangun, H Cek Endra ingatkan pejabat dan pegawai di Instansi pelayanan publik, dalam pemerintahannya untuk tidak melakukan pungutan liar (Pungli) kepada masyarakat daerah itu yang membutuhkan pelayanan.
“Kepada Instansi Pelayanan Publik, jangan coba-coba lakukan pungli. Agar pelayanan maksimal yang ingin kita wujudkan dapat tercapai,” katanya dalam Acara pencanangan pembangunan zona integritas dan penandatanganan pakta integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun. Di Aula Kantor Bupati Sarolangun, Rabu (6/2/2019).
Ia mengatakan, hal tersebut ditekankannya juga sebagai upaya mewujudkan Pemerintahan yang bebas korupsi dan membangun wilayah birokrasi yang bersih dari segala hal yang berbau korupsi.
“Maka dari itu, penandatanganan pakta integritas ini sama-sama kita wujudkan. Mulai dari tingkat terbawah mulai dari Desa hingga Instansi Pemerintah Kabupaten,” katanya.
Ia menyebut, adapun instansi pelayanan publik yang dimaksudnya tersebut. Seperti Rumah Sakit, Dinas Dukcapil, Dinas Perizinan ataupun instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat setiap harinya.
“Kepada Instansi tersebut, lakukanlah pelayanan kepada masyarakat semaksimal mungkin tanpa mengambil pungutan dalam bentuk apapun, jika ada yang mengalami hal tersebut laporkan kepada saya, biar kita tindak,” kata Bupati.
Ia menjelaskan, terhadap masyarakat yang sejauh ini masih belum selesai dalam urusan data kependudukan jangan menggunakan calo silakanlah urus sendiri agar tidak membuka cela untuk terjadinya pungli tersebut.
“Saya masih sering mendapat laporan, soal lambatnya urusan administrasi kependudukan oleh masyarakat yang mengurus, datang urus langsung jangan melalui calo dan membuka cela pungli,” katanya.
“Kepada pemerintah desa, bantu warganya untuk segala kepentingan yang berkaitan dengan data kependudukan itu. Jangan biarkan masyarakatnya kebingungan,” katanya lagi. (*)