JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memastikan pihaknya tak akan memberikan sanksi kepada para siswa SMA/SMK/STM baik yang ikut demo di sekitar Gedung DPR, maupun disejumlah daerah lainnya.
“Tidak ada lah. Pendidikan masa main sanksi. Pokoknya kita sadarkan melalui provinsi, gubernur, kabupaten, kota bupati, wali kota kemudian kepala dinas masing-masing, pengawas, kepala sekolah, guru, orang tua,” kata Muhadjir usai mengikuti Upacara Peringatan Hari Kesakitan Pancasila, di Halaman Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Selasa (1/10). Dikutip dari CNNIndonesia.com
Muhadjir menegaskan saat ini pihak sekolah wajib mengklarifikasi kepada para orang tua ketika terdapat siswa yang tidak masuk dalam jam pelajaran.
“Kemudian di luar sekolah, sekolah tetap masih bertanggung jawab. Sampai memastikan bahwa anak itu berada di tangan orang tuanya dengan selamat,” ujarnya.
Muhadjir pun meminta seluruh kepala daerah dari mulai gubernur, bupati, wali kota agar bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memastikan para siswa tak ikut dalam aksi unjuk rasa.
“Untuk memastikan bahwa anak-anak ini tidak akan berada dalam lingkungan yang membahayakan,” ujarnya.
Terkait dengan penggerak para siswa untuk ikut turun ke jalan, Muhadjir menyerahkan itu kepada Polri. Ia mengatakan bakal menyampaikan laporan, jika mendapat informasi, kepada pihak kepolisian yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti.
“Kami paling hanya meminta kalau kami dapat informasi cukup kami sampaikan kepada aparat yg lebih berewenang untuk melakukannya,” tuturnya
Sebelumnya, sejak Senin (23/9) lalu para pelajar sekolah menengah ada yang mengikuti gelombang aksi mahasiswa yang menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU kontroversial lainnya, serta membatalkan revisi UU KPK.
Bahkan, pada Selasa (24/9), tercatat massa STM melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR, dan berujung ricuh dengan polisi di bagian belakang kompleks parlemen tersebut pada sore harinya.
Sementara saat aksi demo di Gedung DPRD Provinsi Jambi pada Senin (30/09/2019) kemarin, aparat kepolisian mengamankan satu siswa SMK yang terbukti senjata tajam.
Disampaikan Asisten I Setda Provinsi Jambi Pani, terkait adanya keterlibatan siswa atau pelajar SMK di Kota Jambi, pihak Pemerintah Daerah (Pemda) akan menindaklanjutinya.
” Ada pelajar yang ikut dalam demonstrasi yakni dari SMKN 4 Kota Jambi dan SMKN 9 Muarojambi,” ungkapnya saat konferensi pers di ruang rapat pimpinan DPRD Provinsi Jambi.
“Kami sudah menelpon pak kadis agar menindaklanjuti terkait adanya siswa yang ikut serta dalam aksi demonstrasi pada hari ini,” lanjutnya.
(Wandi)