JAMBI – Tiada kata henti henti dinamika pergolakan publik akan eksploitasi maupun mobilisasi batu bara di Provinsi Jambi. Pergolakan ini terjadi baik pada masyarakat di sekitar tambang, jalur mobilisasi angkutan batubara dari Sarolangun, Batanghari sampai dengan di Kota Jambi.
Bahkan, Pelabuhan Talang duku di Muaro Jambi yang juga diduga masuk kawasan cagar Budaya Percandian Muaro Jambi.
Akar masalahnya adalah peningkatan angkutan batubara yang tak terkendali. Catatan saya, beberapa bulan yang lalu sekurangnya 5000 angkutan, namun hari ini angkutan BB ini telah mencapai 12.000.
Peningkatan dari 5000 s/d 12.000 terjadi setelah pemerintah mengundang Mahasiswa, Penegak Hukum, Pemilik Tambang dan unsur Pemerintah lainya di Rumah Dinas Gubernur Jambi. Apa yang dibicarakan dan realitas tentu tidak Koheren dan Sangat Paradoks.
12.000 adalah Angka yang fantastik dalam/hari dengan kapasitas volume dan ruas jalan yang tidak sesuai. Faktanya angkutan BB menguasai lebih 90 % ruas jalan menyingkirkan pengguna jalan lainnya dari berbagai kepentingan bagi pengguna jalan.
Tidak sampai di situ, bahkan mobilitas BB juga menelan korban nyawa dan Lakalantas yang bukan sedikit memakan korban jiwa.
Baca Juga : Surati Menteri, Gubernur Jambi Hentikan Sementara Aktivitas Batubara
Hal ini mengakibatkan hambatan lalu lintas yang sangat kronis, sehingga tidak jarang terjadi keributan antar pengguna Jalan dan saya menyaksikan langsung peristiwa demikian. Karena hampir semua ruas jalan dikuasai oleh angkutan Batubara.
Tidak sampai hanya over kapasitas lalulintas namun dalam segi lingkungan juga menjadi masalah baru seperti Pencemaran Udara dari hasil pembakaran yang dikeluarkan oleh truck BB semacam polusi udara yang menganggu Kesehatan masyarakat tempatan.
Baca Juga : Usul Jalur Alternatif Potensial, Begini Solusi Dewan Untuk Angkutan Batubara
Jalan yang dilalui mobilitas batu bara saat ini tentu peruntukan bukan pada kapasitas volume angkutan yang di siapkan khusus untuk batubara, tapi lebih kepada pengguna yang bersifat umum pada kriteria volume kendaraan tertentu, dan dengan beban, kecepatan, maupun volume tertentu juga.
Berapa banyak angkutan yang melintasi jalan tersebut dalam waktu per satu hari. Tentu ini menjadi ketimpangan yang serius di kemudian hari.
Jalananan di kapitalisasi oleh mobilitasi Batubara, yang sebelumnya di peruntukan oleh pengguna jalan yang bersifat umum, eh namun pada realitasnya di kapitalisasi oleh mobilisasi batubara. Semakin meningkat dari hari ke hari.
Hal demikian seharusnya menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Provinsi Jambi, Tokoh masyarakat, akademisi di masing-masing universitas yang ada di Jambi untuk ikut serta memperhatikan persoalan dinamika sosial terkait persoalan tersebut.
Dari kontempelasi, penela’ahan dan keresahan ditengah hiruk pikuk persoalan ini sangat cukup panjang dan tidak urung tuntas, maka saya sedikit mengambil kesimpulan bahwa pemerintah terkesan ambiguitas dalam mengambil keputusan atau tidak ingin dikatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini Gubernur jambi menunjukan sikap keberpihakan kepada kapitalis (Pemilik Usaha tambang) dibandingkan kepentingan masyarakat Jambi pada umumnya.