Aktivis HMI Ini Minta KPK Turun ke Tanjabbar

KUALA TUNGKAL- Penetapan tersangka kasus ‘ketok palu’ pengesahan Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) 2018 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi yang menghebohkan​ masyarakat diseluruh Kabupaten/Kota di Jambi, dinilai telah membangkitkan optimisme publik terhadap penegakan hukum terutama pemberantasan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan sudah menetapkan 4 tersangka yakni, Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Erwan Malik, Asisten III Setda Pemprov Jambi Saifuddin, Plt Kadis PU Arfan, dan Anggota DPRD Provinsi Jambi Supriono.

“Ini merupakan jadi catatan sejarah baru, ada Pejabat Tinggi jadi tersangka. Dengan tindakan OTT KPK kemarin,” ujar Aktivis HMI Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) Hamka, menyikapi penetapan tersangka dalam perkara dugaan suap pengesahan APBD 2018 Pemprov Jambi, Minggu (02/12).

Hamka mengimbau kepada pihak terkait baik Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Tanjabbar untuk menjalankan amanah rakyat. Jangan sampai hal yang sama terjadi di kabupaten itu.

“Jangan sampai ini terjadi lagi. Cukuplah ini jadi pelajaran, agar pejabat kita betul-betul amanah,” harap Hamka.

Lanjutnya, terkait kinerja yang dilakukan oleh KPK, menurut Mantan Ketua HMI Tanjabbar ini dirinya sangat mengapresiasi dan ini merupakan sejarah pertama di Provinsi Jambi. Artinya, pengawasan hukum masih berjalan di Provinsi Jambi.

Selain itu, Hamka juga menambahkan, dirinya sangat berharap agar KPK bisa bertandang ke Tanjabbar sekaligus melihat kondisi di daerah tersebut.

“Saya berharap KPK juga hadir di Tanjabbar karena sudah terlalu banyak polemik yang terjadi hingga saat ini tidak pernah tersentuh oleh KPK,” ujarnya.

Hadirnya KPK di Provinsi Jambi bisa menjadi momentum atau hadiah besar bagi masyarakat agar segala tanda tanya yang ada di masyarakat kita bisa terjawabkan. Hamka juga menilai penetapan tersangka ini merupakan bingkisan menarik di Hari Anti Korupsi pada 9 Desember nanti.

“Moment ini juga sangat tepat dimana KPK hadir di Provinsi Jambi, bertepatan Hari Anti Korupsi Se-Dunia yang selalu diperingati pada 9 Desember nanti bisa menjadi sebuah jawaban dari polemik yang ada di Kabupaten Tanjabbar ini,” tandasnya. (Die)