NASIONAL – Menguak fakta terkait bansos yang di keluarkan pemerintah tahun 2021, pasalnya banyak penerima dari keluarga Kades atau Lurah. Hal ini, juga di sebabkan pendataannya di serahkan pada Pemda.
Tak ayal, akhir-akhir ini pun banyak terjadi aksi protes dari masyarakat. Apalagi, pendataannya pun di nilai tak transparan. Sehingga, penyalurannya pun di duga tak tepat sasaran.
Baca juga : Waduh, Data Penerima Bansos Covid-19 Dari Kabupaten Banyak Yang Double, Ada Apa ?
Betapa tidak, fakta penyaluran Bansos ini pun di duga tak tepat sasaran, karena penerima adalah keluarga Kades atau Lurah.
Apalagi, baru-baru ini Mensos juga kerap menerima pengaduan dan protes dari masyarakat, terkait Bansos tersebut.
Seperti di ketahui, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, mengaku banyak yang protes kepadanya karena penerima bantuan sosial (bansos), Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tepat sasaran.
Berikut 3 faktanya :
1. Penerima Bansos Banyak Keluarga Kades-Lurah
Risma banyak mendapat komplain, bahwa penerima PKH tidak sedikit yang berasal dari keluarga kepala desa (kades), hingga lurah. Hal itu di karenakan saat ini data penerima bansos, ada di masing-masing pemerintah daerah (pemda).
“UU data (penerima manfaat) itu ada di pemda, kemudian pemda meminta ke desa atau kelurahan. Kami banyak di komplain, karena itu keluarganya kepala desa, lurah dan sebagainya,” katanya dalam webinar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa (15/6/2021).
2. Sedang Proses Perbaikan Data Bansos
Selain itu, saat ini Kemensos sedang melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Risma menyebut, kini progresnya sudah mencapai 90%.
“Saat ini pembenahan data sudah 90%. Kami saat ini sedang melakukan pemetaan-pemetaan, karena di dalam PKH unsurnya sangat beragam. Misalnya ada anggota yang disabilitas, maka akan mempengaruhi penerimaan-penerimaan,” tuturnya.
Berita lain : Dugaan Korupsi Duit Bansos, Bagaimana Pengawasan Inspektorat Merangin
3. Data Penerima Bansos Dibuat Lebih Transparan
Risma juga menyebut, nantinya data penerima bansos akan mudah terdeteksi, lebih transparan dan mudah di pantau oleh siapa saja.
“Oleh karena itu nanti ke depan usulan (data bansos) itu, akan kami buka mulai dari desa, kelurahan, RT, RW. Itu akan bisa di pantau oleh siapa saja,” tandasnya.
Sumber : Detik.com