TANJABBAR – Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten pesisir, belum terlihat sampai saat ini. Tak ayal dewan sebut BUMD Tanjabbar ini Mati Suri.
Hal itu diungkapkan oleh, anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) Syufrayogi Syaiful, pada sejumlah awak media, Kamis (16/07/2020).
Baca juga : Ombudsman Terima Laporan Soal PPDB, Sistem Zonasi Bermasalah
Ia menyebutkan bahwa kontribusi BUMD sejauh ini, tidak tau arah kerjanya. Dimana hal itu dianggap hanya menghabiskan biaya saja.
“Tiap tahun mungkin di subsidi sama pemerintah daerah. Tapi kontribusinya sama sekali tidak ada,” tegasnya.
Politisi Golkar ini mengatakan, jika mereka (BUMD/red) tidak inovatif, dan kreatif serta tidak bisa membaca cela-cela bangsal pasar.
“Mereka ini hanya bisa mengurusi bank tanggo Rajo saja. Sebenarnya mereka bisa mengolah perkebunan, baik itu pinang atau kelapa. Seharusnya BUMD ini bisa membaca cela-cela seperti itu,” bebernya.
Jika tidak, maka kontribusinya dipertanyakan. Sehingga dewan pun berpikir BUMD Tanjabbar ini bagaikan Mati Suri.
“Mereka juga bisa membaca sektor kelautan, bisa mengelola sumber kelautan kita. Seperti udang ketak dan kerang, yang sampai saat ini sudah mulai punah,” imbuhnya.
Lebih lanjut, dikatakan Yogi sampai saat ini untuk Bank Tanggo Rajo sendiri, masih disusui, begitupun dengan PDAM.
“Artinya, sampai hari ini pengolahan Badan Usaha Milik Daerah, saya anggap mundur 70 langkah. Dan tidak ada sama sekali sia-sia,” ungkapnya.
Yogi pun dengan lantang menyebutkan, bahwa sampai kini ia belum tau dimana kantor BUMD tersebut selama ini.
Lihat juga video : Klik Disini
“Dimana kantornya kita tidak tau, tidak pernah membuat sosialisasi, gagasan ataupun ide. Dan tidak pernah menjalankan roda BUMD itu, dengan baik semaksimal mungkin,” jelasnya.
Dewan Minta BPK Lakukan Audit
Dalam hal ini, ia pun meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit, terhadap subsidi dari pemerintah daerah ini.
“Kita sangat mengharapkan BPK mengaudit itu, banyak uang daerah disitu pabrik pasti tau. Cukup banyak subsidi dari pemerintah daerah, tapi kemana uangnya kita minta itu audit,” pungkasnya. (hry)