MUARO JAMBI – Pelayanan kependudukan, tampaknya begitu menjadi masalah bagi warga Muaro Jambi. Pungutan liar, soal pelayanan dan jauhnya kantor pelayanan publik itu menjadi beberapa persoalan yang didapati awak media.
Ria, misalnya. Warga Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo ini mengatakan banyaknya warga di tempatnya yang mengeluh kepengurusan administrasi kependudukan. Umumnya, Ia menyebutkan pada pungutan oleh oknum-oknum saat mengurusi data kependudukan.
“Kalau nak ngurus KTP minta Rp 50 ribu. Kalau nak cepat jadi, minta duit Rp 70 ribu,” sebutnya saat ditemui dinamikajambi.com
Tak hanya itu, Ria juga menyebutkan pungutan juga terdapat pada perubahan data kependudukan. Ia menyebutkan pada pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan akta kependudukan lain oleh warga.
“Kami dak tau nak ngadu dengan siapo,” tuturnya dengan logat daerah.
Keluhan pelayanan kependudukan ini juga disampaikan warga Desa Bukit Jaya, Bahar Selatan. Selain pungutan, warga disini mengeluhkan jauhnya jarak yang harus ditempuh untuk mengurusi data kependudukan. Biaya yang besar dan waktu perjalanan menjadi keluhan mereka.
“Jaraknyo 200 km dari sini. Naek ojek habis 160 ribu. Sampai sano, syukur syukur kantor masih ado orang,” sebut warga setempat.
Mereka berharap, pelayanan administrasi kependudukan ini dapat dikembalikan ke kecamatan. Dengan dikembalikannya pelayanan publik ini, mempermudah masyarakat mengurusi masalah kependudukan. Terlebih, dengan luas wilayah Bumi Sailun Salimbai